Pedoman Pelaksanaan dari Kode Etik Apoteker Indonesia Tahun 2022

Related Articles

Kode Etik Apoteker Indonesia Tahun 2022

May 16, 2023

GudangIlmuFarmasi – Pedoman Pelaksanaan dari Kode Etik Apoteker Indonesia tahun 2022 menjadi bagian tidak terpisahkan sebagai lampiran dari Surat Keputusan Kongres Ke-XX Ikatan Apoteker Indonesia No. 014/KONGRES.IAI/XXI/VI/2022 tentang Kode Etik Apoteker Indonesia Tahun 2022.

A. KETENTUAN UMUM

1. Etik yang dimaksud:
   a. Adat, kebiasaan, akhlak, watak, perasaan, sikap atau cara berfikir.
   b. Nilai atau prinsip yang menjelaskan tentang perbuatan benar-salah
   dan/atau juga perbuatan pantas-tidak pantas.
2. Kode etik adalah norma atau pedoman/petunjuk yang digunakan
   sebagai pegangan untuk melaksanakan tindakan yang pantas dan yang
   benar.
3. Organisasi profesi adalah wadah untuk berhimpun seluruh anggota yang
   seprofesi, untuk melakukan pengabdian, kegiatan pembelajaran
   berkelanjutan, kegiatan pengembangan ilmu, dan kegiatan publikasi
   ilmiah.
4. Kewenangan seorang tenaga kesehatan untuk menyelenggarakan
   pelayanan kesehatan dilakukan sesuai dengan bidang keahlian yang
   dimiliki, dan pada pelaksanaannya wajib memiliki izin dari pemerintah
   serta dalam pelaksanaannya harus:
   a. harus memenuhi ketentuan kode etik;
   b. standar profesi;
   c. hak pengguna pelayanan kesehatan; standar pelayanan; dan
   d. standar prosedur operasional (SPO).
5. Kompetensi adalah kemampuan yang dimiliki oleh seorang tenaga
   kesehatan berdasarkan ilmu, pengetahuan (knowledge), keterampilan
   (skill), dan sikap professional (attitude) untuk dapat menjalankan praktik
   profesinya.
6. Profesional adalah bertindak sesuai protokol, regulasi, menghasilkan
   hasil yang diharapkan, sehingga dapat membangun kepercayaan antara
   pemberi pelayanan dan penerima pelayanan/pelanggan.
7. Satuan Kredit Partisipasi (SKP) adalah ukuran partisipasi atas kegiatan
   praktik profesi.
8. Standar Prosedur Operasional adalah suatu perangkat instruksi/langkah-
   langkah yang dilakukan untuk menyelesaikan proses kerja rutin tertentudengan memberikan langkah yang benar dan/atau terbaik berdasarkankonsensus bersama untuk melaksanakan berbagai kegiatan dan fungsi pelayanan yang dibuat oleh fasilitas pelayanan kesehatan berdasarkanstandar profesi.

9. Pelanggan adalah orang atau perusahaan yang membeli, menerima,
   mengkonsumsi atau menggunakan sediaan farmasi/perbekalan
   kesehatan lainnya atau jasa dari fasilitas kefarmasian.
10. Penerima pelayanan kefarmasian adalah setiap orang yang melakukan
    konsultasi tentang kefarmasian untuk memperoleh pelayanan
    kefarmasian yang diperlukan, baik secara langsung maupun tidak
    langsung kepada tenaga kefarmasian.
11. Pasien adalah orang sakit (yang dirawat dokter).
12. Rawat mencakup rawat jalan dan rawat inap.

13. Integritas adalah bertindak sesuai ucapan (satu kata dan perbuatan),memegang prinsip profesinya, dan tidak terpengaruh ancaman, bujuk-rayu, jujur, transparan, dan objektif.

14. Keluhuran budi adalah setiap tindak perbuatan tenaga kesehatan dalam
    pelaksanaan praktik profesinya yang membuat orang lain
    menghormatinya.
15. Peduli adalah sikap dan tindakan yang dilakukan dengan sepenuh hati
    terhadap orang lain yang mengalami masalah.
16. Jujur adalah sikap dan tindakan yang didasarkan pada hati yang lurus,
    tanpa kecurangan.
17. Hubungan baik adalah hubungan antara kedua pihak yang berinteraksi
    merasa saling diuntungkan satu sama lain dan ditandai dengan adanyatimbal balik yang serasi, dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

18. Santun adalah tingkah laku yang halus, baik budi bahasa dan tingkah
    laku, yang menimbulkan kenyamanan.
19. Empati adalah kemampuan untuk merasakan keadaan orang lain,
    merasa simpati dan mencoba menyelesaikan masalah orang tersebut.
20. Bertanggungjawab yang dimaksud:
    a. Bertindak dengan sungguh-sungguh sesuai landasan ilmu, hukum,
    dan etik dan siap mempertanggungjawabkan kepada penerima
    pelayanan/pelanggan serta kepada semua pihak.
    b. Profesi kesehatan dikatakan bertanggungjawab, apabila melakukan
    pekerjaan profesinya sesuai dengan: kode etik, standar kempetensi,
    standar pelayanan/standar praktik, standar prosedur operasional, dan
    memperhatikan hak penerima pelayanan/pelanggan.
21. Edukatif adalah tindakan yang bersifat mendidik, membina,
    memberikan latihan dan pengajaran.
22. Persuasif adalah tindakan yang dilakukan untuk mempengaruhi
    kepercayaan dan harapan orang lain.
23. Privasi adalah kerahasian pribadi.
24. Kolaborasi adalah kerjasama untuk menghasilkan gagasan atau ide
    untuk menyelesaikan masalah secara bersama-sama menuju tujuan
    yang sama.
25. Komunikasi efektif adalah pertukaran informasi, ide, perasaan yang
    menghasilkan perubahan sikap sehingga terjalin sebuah hubungan yang
    baik.
26. Perbekalan kesehatan adalah semua bahan dan peralatan yang
    diperlukan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan.
27. Perbekalan kesehatan lainnya adalah semua bahan dan peralatan yang
    diperlukan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan, yang tidak
    termasuk ke dalam sediaan farmasi.
28. Alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang
    tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah,
    mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat
    orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk
    struktur dan memperbaiki fungsi tubuh
29. Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan
    kosmetika.
30. Penyelenggara Sistem Elektronik Farmasi adalah pelaku usaha
    berbadan hukum, dan telah atau akan bekerjasama dengan pelaksana
    praktik kefarmasian sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk ke
    dalam rangkaian pekerjaan dari praktik kefarmasian dan terikat dengan
    ketentuan Kode Etik Apoteker Indonesia, yang selanjutnya disingkat
    sebagai PSEF.

B. PASAL DEMI PASAL

BAB I PASAL 1

Pedoman Pelaksanaan, dari pasal ini yaitu mencakup:

1. Sumpah/janji Apoteker yang diucapkan oleh seorang Apoteker, harus
   dapat diamalkan dalam pengabdiannya, dihayati dengan baik dan
   dijadikan landasan moral dalam sikap dan perilaku setiap tindakan.
2. Seorang Apoteker mempunyai kewajiban dalam pelaksanaan praktik
   kefarmasian yang harus diperhatikan, yaitu:
   a. Menjamin sediaan farmasi yang berkhasiat, aman, dan bermutu.
   b. Memperhatikan hak penerima pelayanan dan/atau pelanggan.
   c. Merahasiakan kondisi pasien.
   d. Melaksanakan praktik kefarmasian sesuai kompetensi atas dasar
   kepentingan perikemanusiaan.
   e. Melaksanakan praktik kefarmasian dengan menjunjung tinggi
   martabat dan tradisi luhur jabatan kefarmasian.
   f. Berikhtiar dengan sungguh-sungguh, tidak bertindak diskriminatif
   dan menjunjung nilai-nilai kemajemukan dalam praktik
   kefarmasian.

BAB I PASAL 2

Pedoman Pelaksanaan, dari pasal ini yaitu mencakup:

1. Kesungguhan dalam menghayati dan mengamalkan Kode Etik
   Apoteker Indonesia dinilai dari ada tidaknya laporan penerima
   pelayanan dan/atau pelanggan, ada tidaknya laporan dari sejawat
   Apoteker atau profesi kesehatan lainnya, serta ada tidaknya laporan
   dari Organisasi Profesi Apoteker atau Institusi Kesehatan.
2. Pengaturan pemberian sanksi ditetapkan dalam Peraturan Organisasi
   (PO).

BAB I PASAL 3

Pedoman Pelaksanaan, dari pasal ini yaitu mencakup:

1. Seorang Apoteker Indonesia harus mengerti, menghayati dan
   mengamalkan kompetensi sesuai dengan Standar Kompetensi
   Apoteker Indonesia. Kompetensi Apoteker adalah kinerja/perilaku
   Apoteker yang dapat diukur dari aspek pengetahuan, ketrampilan,
   dan sikap dengan dasar ilmu, hukum, dan etika sebagai satu
   kesatuan.
2. Ukuran kompetensi seorang Apoteker dinilai melalui uji kompetensi..
3. Kepentingan kemanusiaan harus menjadi pertimbangan utama dalam
   setiap tindakan dan keputusan seorang Apoteker Indonesia dengan
   tidak membedakan suku, bangsa, agama, status sosial, ras dan jenis
   kelamin.
4. Bilamana suatu saat seorang Apoteker dihadapkan kepada konflik
   tanggung jawab profesional, maka dari berbagai opsi yang ada
   seorang Apoteker harus memilih resiko yang paling kecil dan paling
   tepat untuk kepentingan penerima pelayanan serta masyarakat.

BAB II PASAL 4

Pedoman Pelaksanaan, dari pasal ini yaitu mencakup:

1. Seorang Apoteker wajib menjaga kesehatan lahir maupun batin agar
   dapat memberikan pelayanan yang terbaik dan profesional kepada
   masyarakat.
2. Seorang Apoteker harus selalu melaksanakan evaluasi diri,
   melakukan analisis beban kerja untuk mengukur kemampuan.
3. Seorang Apoteker wajib meningkatkan pengetahuan, keterampilan
   dan sikapnya.

BAB II PASAL 5

Pedoman Pelaksanaan, dari pasal ini yaitu mencakup:
Seorang Apoteker wajib bersikap sopan dan santun serta menjaga tutur
kata, dan penampilannya pada saat menjalankan praktik kefarmasian.
Seorang Apoteker wajib menggunakan identitas profesi pada saat
menjalankan praktik kefarmasian.

BAB II PASAL 6

Pedoman Pelaksanaan, dari pasal ini yaitu mencakup:

1. Seorang Apoteker harus mengembangkan pengetahuan dan
   ketrampilan profesionalnya secara terus menerus.
2. Seorang Apoteker senantiasa mengikuti kegiatan peningkatan
   kompetensi dan ilmiah serta pengembangan Sumber Daya Manusia
   Apoteker yang diadakan oleh Ikatan.
3. Aktifitas seorang Apoteker dalam mengikuti perkembangan di bidang
   kesehatan, diukur darinilai Satuan Kredit Profesi (SKP) yang diperoleh
   atau dari hasil uji kompetensi.
4. Jumlah SKP minimal yang harus diperoleh apoteker ditetapkan dalam
   Peraturan Organisasi.
5. Seorang Apoteker harus memahami peraturan perundangan yang
   terkait dengan kefarmasian. Untuk itu seorang Apoteker harus selalu
   aktif mengikuti perkembangan peraturan, sehingga seorang Apoteker
   dapat menjalankan profesinya dengan tetap berada dalam koridor
   peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Seorang Apoteker harus membuat/mempunyai SPO (Standar Prosedur
   Operasional) sebagai Pedoman kerja bagi seluruh personil di sarana
   pelayanan kefarmasian sesuai kewenangan atas dasar peraturan
   perundang-undangan yang ada.

BAB II PASAL 7

Pedoman Pelaksanaan, dari pasal ini yaitu mencakup:

1. Sikap, perilaku, keputusan profesional, dan tindakan seorang
   Apoteker harus sesuai dengan kebutuhan pasien, dan bukan karena
   alasan yang lain.
2. Seorang Apoteker, secara pribadi atau melalui pihak ketiga, wajib
   menghindarkan diri dari perbuatan yang bersifat memuji diri,
   memasang iklan untuk tempat praktiknya, keahliannya, produk yang
   dihasilkannya secara tidak jujur dan dengan janji imbalan/hadiah
   tertentu.
3. Seorang Apoteker berhak menerima imbalan dalam bentuk jasa
   profesi, dalam jumlah wajar sesuai ketentuan dari Organisasi Profesi,
   institusi kesehatan ataupun pemerintah, berdasarkan peraturan
   perundang-undangan yang berlaku

BAB II PASAL 8

Pedoman Pelaksanaan, dari pasal ini yaitu mencakup:

1. Seorang Apoteker harus sanggup menjaga dan mempertaruhkan
   kehormatan dan menjauhkan diri dari tindakan tercela agar
   kepercayaan masyarakat kepada profesinya tidak berkurang bahkan
   sampai hilang.
2. Seorang Apoteker harus bersikap peduli, jujur, santun kepada
   penerima pelayanan, masyarakat, tenaga kesehatan lain, sesama
   profesi Apoteker, dan Organisasi Profesi baik pada saat praktik
   maupun di luar praktik.
3. Seorang Apoteker harus menjaga kepercayaan masyarakat atas
   profesi yang disandangnyadan kemampuan profesi yang dimilikinya
   dengan jujur dan penuh integritas. Seorang Apoteker tidak akan
   menyalahgunakan kemampuan profesionalnya kepada orang lain.

BAB II PASAL 9

Pedoman Pelaksanaan, dari pasal ini yaitu mencakup:

1. Seorang Apoteker memberikan informasi kepada pasien, masyarakat,
   profesi kesehatan lain,sejawat apoteker lain, harus lengkap, benar,
   jelas, tegas, relevan dan up to date, mudah dimengerti, dengan penuh
   kepedulian dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan.
2. Sebelum memberikan informasi, Apoteker harus menggali informasi
   yang dibutuhkan dari pasien.
3. Apabila dibutuhkan, seorang Apoteker harus mampu menjelaskan
   kepada tenaga kesehatan lain, sesama Apoteker, instansi, institusi
   yang berwenang, tentang pelayanan kefarmasian yang telah diberikan
   pada pasien dengan menunjukkan bukti dokumen pelayanan
   kefarmasian yang telah dilakukan.
4. Seorang Apoteker harus senantiasa meningkatkan pemahaman
   masyarakat terhadap sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan
   lainnya dalam bentuk pendampingan pasien individual dan kegiatan
   penyuluhan, pemberian informasi secara jelas, pelaksanaan
   monitoring dan evaluasi, serta tindak lanjut penggunaan obat.
5. Seorang Apoteker dapat melakukan komunikasi lewat media sosial
   dengan:
   a. Memperhatikan kebenaran dan kemanfaatan informasi yang akan
   disampaikan.
   b. Menggunakan bahasa yang edukatif, persuasif, profesional, serta
   tanpa emosional, atau menimbulkan gangguan pada pihak lain.
   c. Mempertimbangkan dampak pada masyarakat, profesi kesehatan
   lain, profesi Apoteker dan negara.

BAB III PASAL 10

Pedoman Pelaksanaan, dari pasal ini yaitu mencakup:

1. Seorang Apoteker dalam melaksanakan praktek harus bertanggung
   jawab terhadap keputusan profesionalnya dan bertanggung jawab
   terhadap keputusannya termasuk terhadap dampak yang akan terjadi
   di kemudian hari.
2. Seorang apoteker dalam melaksanakan praktik kefarmasiannya harus
   sesuai dengan ilmu pengetahuan, keterampilan dan sikap dibidang
   profesinya.
3. Seorang apoteker dalam melaksanakan praktik kefarmasiannya harus
   sesuai Kode Etik Apoteker Indonesia sebagai pedoman, petunjuk dan
   standar perilaku praktik.
4. Seorang apoteker dalam melaksanakan praktik kefarmasiannya harus
   sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk naskah
   asasi dan peraturan Ikatan Apoteker Indonesia yang berlaku.

BAB III PASAL 11

Pedoman Pelaksanaan, dari pasal ini yaitu mencakup:

1. Kepedulian kepada penerima pelayanan dan/atau pelanggan adalah
   merupakan hal yangpaling utama dari seorang Apoteker.
2. Setiap tindakan dan keputusan profesional Apoteker harus berpihak
   kepada kepentingan penerima pelayanan dan/atau pelanggan dan
   masyarakat.
3. Seorang Apoteker harus mengambil langkah untuk menjaga
   kesehatan pasien, khususnya janin, bayi, anak-anak, serta orang
   yang dalam kondisi lemah.
4. Seorang Apoteker harus yakin bahwa sediaan farmasi yang
   diserahkan kepada penerima pelayanan dan/atau pelanggan dan
   masyarakat, terjamin khasiat, keamanan, dan mutu serta cara
   pakainya yang tepat.
5. Seorang Apoteker harus mendokumentasikan secara cermat, semua
   tindakan dalam praktik kefarmasian yang telah diberikan kepada
   penerima pelayanan/ dan atau pelanggan.

BAB III PASAL 12

Pedoman Pelaksanaan, dari pasal ini yaitu mencakup:

1. Seorang Apoteker harus menjaga kerahasiaan seluruh catatan
   pengobatan penerima pelayanan.
2. Seorang Apoteker mampu menjelaskan langkah yang perlu diambil
   untuk melindungi privasi penerima pelayanan dan menjaga
   kerahasiaannya kecuali atas perintah undang-undang, perintah
   pengadilan, izin yang bersangkutan, kepentingan masyarakat, atau
   kepentingan orang tersebut.

BAB III PASAL 13

Pedoman Pelaksanaan, dari pasal ini yaitu mencakup:
Seorang Apoteker wajib memberikan pelayanan konseling, home
pharmacy care dan edukasi terbaik kepada penerima pelayanan
dan/atau pelanggan secara ikhlas dan tanpa memandang suku, bangsa,
agama, status sosial, dan ras serta tidak membedakan perlakuan
terhadap jeniskelamin penerima pelayanan.

BAB III PASAL 14

Pedoman Pelaksanaan, dari pasal ini yaitu mencakup:

1. Seorang Apoteker harus berkolaborasi dengan pasien, penjaga atau
   keluarga, tenaga kesehatan lain dalam rangka pengobatan.
2. Seorang Apoteker harus berkomunikasi secara efektif, menggunakan
   bahasa yang sederhana dengan pasien, penjaga atau keluarga,
   sehingga pasien memahami tentang penyakit, obat, dan resiko apabila
   obat tidak digunakan secara rasional.
3. Seorang Apoteker harus menghormati hak pasien, apabila pasien
   menolak pengobatan.
4. Seorang Apoteker harus menelaah faktor apa yang menyebabkan
   pasien meminta untuk tidakmelanjutkan terapi obat.

BAB IV PASAL 15

Pedoman Pelaksanaan, dari pasal ini yaitu mencakup:

1. Seorang Apoteker harus menghargai teman sejawatnya termasuk
   rekan kerjanya, berpedoman kepada praturan perundang-undangan
   yang berlaku dan naskah asasi ikatan.
2. Bilamana seorang Apoteker dihadapkan pada suatu situasi yang problematik, baik secara moral ataupun peraturan perundang- undangan yang berlaku tentang hubungannya dengan sejawatnya, maka komunikasi antar sejawat harus dilakukan dengan baik dan santun.
3. Seorang Apoteker harus berkoordinasi dengan pengurus IAI ataupun
   pengurus Majelis Etik Apoteker dalam menyelesaikan
   permasalahannya dengan teman sejawat.
4. Seorang Apoteker harus menghindarkan diri dari perbuatan atau
   perkataan yang dapat menurunkan kepercayaan masyarakat pada
   sejawat apoteker lain.

BAB IV PASAL 16

Pedoman Pelaksanaan, dari pasal ini yaitu mencakup:

1. Bilamana seorang Apoteker mengetahui sejawatnya melanggar Kode
   Etik, dengan cara yang santun dia harus melakukan komunikasi
   dengan sejawatnya tersebut untuk memberitahukan adanya
   kekeliruan.
2. Bilamana ternyata yang bersangkutan sulit menerima maka dia dapat
   menyampaikan kepada Pengurus Cabang, Pengurus Daerah, atau
   pengurus Majelis Etik secara berjenjang.

BAB IV PASAL 17

Pedoman Pelaksanaan, dari pasal ini yaitu mencakup:

1. Seorang Apoteker harus menjalin dan memelihara kerja sama
   dengan sejawat apoteker lainnya.
2. Seorang Apoteker harus membantu teman sejawatnya dalam
   menjalankan pengabdian profesinya.
3. Seorang Apoteker harus saling mempercayai teman sejawatnya
   dalam menjalani/memelihara kerja sama.
4. Seorang Apoteker harus senantiasa berbagi pengalaman praktiknya
   dengan sejawat apoteker lain, dalam pertemuan kelompok apoteker
   lintas praktik (rumah sakit, puskesmas, apotik, klinik, industri dan
   distribusi) sebagai upaya untuk meningkatkan kompetensi.

BAB V PASAL 18

Pedoman Pelaksanaan, dari pasal ini yaitu mencakup:

1. Apoteker harus mampu menjalin hubungan yang harmonis dengan
   tenaga kesehatan lainnya secara seimbang dan bermartabat.
2. Apabila seorang Apoteker memiliki pandangan yang berbeda secara
   profesi dengan tenaga kesehatan lain maka, Apoteker harus
   melakukan komunikasi, kecuali peraturan perundang-undangan
   membolehkan Apoteker mengambil keputusan demi kepentingan dan
   atas persetujuan pasien.

BAB V PASAL 19

Pedoman Pelaksanaan, dari pasal ini yaitu mencakup:

1. Bilamana seorang Apoteker menemui hal-hal yang kurang tepat dari
   profesi kesehatan lainnya maka, apoteker tersebut harus mampu
   mengkomunikasikannya dengan baik kepada profesi tersebut, tanpa
   yang bersangkutan harus merasa dipermalukan.
2. Seorang Apoteker harus menghargai keputusan profesi lain yang
   telah ditetapkan sesuai kewenangan dan tanggungjawabnya.

BAB VI PASAL 20

Pedoman Pelaksanaan, dari pasal ini yaitu mencakup:

1. Seorang Apoteker dalam melakukankan pembuatan sesuai perannya
   harus mengikuti ketentuan yang berlaku dan telah ditetapkan oleh
   pemerintah.
2. Seorang Apoteker harus menggunakan bahan baku aktif dan bahan
   pembantu untuk pembuatan sediaan farmasi serta bahan pembuatan
   perbekalan kesehatan lainnya yang berkualitas dan bersumber dari
   suplier yang jelas, terpecaya dan mempunyai rekam jejak yang baik.

BAB VI PASAL 21

Pedoman Pelaksanaan, dari pasal ini yaitu mencakup:

1. Seorang Apoteker harus memberi informasi yang jelas tentang proses
   serta bahan yang digunakan pada pembuatan sediaan farmasi yang
   dibuat di bawah kewenangannya kepada Pemerintah atau pihak
   berwenang.
2. Seorang Apoteker dalam memberi informasi kepada masyarakat tentang sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan lainnya yang dibawah tanggungjawabnya baik lisan atau tulisan, harus wajar, jujur,tidak berlebihan dan dapat dipertanggungjawabkan.
3. Seorang Apoteker tidak boleh mendiskreditkan suatu produk sediaan
   farmasi, khususnya produk sediaan farmasi yang sudah mendapat
   nomor izin edar dari BPOM.

BAB VI PASAL 22

Pedoman Pelaksanaan, dari pasal ini yaitu mencakup:
Seorang Apoteker harus bertanggungjawab dalam penjaminan mutu
sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan selama penyimpanan dan
pendistribusian.

BAB VII PASAL 23

Pedoman Pelaksanaan, dari pasal ini yaitu mencakup:

1. Seorang Apoteker dalam melakukan pengabdian dan pengamalan
   kompetensinya harus didasari oleh sebuah niat luhur untuk
   kepentingan sesama manusia sesuai dengan tuntunan Tuhan Yang
   Maha Esa.
2. Sumpah/janji Apoteker adalah komitmen seorang Apoteker yang
   harus dijadikan landasan moral dalam pengabdian profesinya.
3. Kode Etik sebagai kumpulan nilai-nilai atau prinsip harus diikuti oleh
   Apoteker sebagai pedoman dan petunjuk serta standar perilaku dalam
   bertindak dan mengambil keputusan.
4. Apabila seorang Apoteker telah terbukti melakukan pelanggaran dan
   mendapat sanksi dari Organisasi Profesi dan/atau pemerintah maka,
   Apoteker tersebut harus mengakui dan menerimanya.
5. Penetapan sanksi melalui kajian mendalam oleh Sidang Majelis Etik
   Apoteker berdasarkan pada kriteria pelanggaran Kode Etik Apoteker
   Indonesia yang diatur dalam Peraturan Organisasi.
6. Sanksi pembinaan KEAI (Kode Etik Apoteker Indonesia) dapat
   berupa: peringatan, penyadaran, rekomendasi penundaan izin praktik,
   rekomendasi penundaan surat tanda registrasi Apoteker, pencabutan
   keanggotaan sementara, atau pencabutan keanggotaantetap.
7. Keputusan sanksi senantiasa ditetapkan atas dasar pertimbangan
   terhadap keselamatan pasien, kehormatan profesi, kepentingan
   umum, dan itikad baik dari teradu.
8. Keputusan Majelis Etik dilaksanakan oleh pengurus Organisasi
   Profesi Apoteker sesuai tingkatan dan kewenangannya.