Permenkes No 5 Tahun 2023 : Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi

farset March 13, 2023 Pedoman Kefarmasian Digital Leave a comment

GudangIlmuFarmasi – Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes/PMK) nomor 5 tahun 2023 tentang Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi mulai berlaku sejak tanggal 17 Januari 2023.

Download pdf di

Loading…

Taking too long?

Reload document

Open in new tab

Download [383.49 KB]

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG

NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, DAN PREKURSOR FARMASI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa pengaturan mengenai narkotika, psikotropika dan prekursor farmasi tersebar dalam beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 690/Menkes/Per/VII/1997 tentang Label dan Publikasi Psikotropika, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 168/Menkes/Per/II/2005 tentang Prekursor Farmasi, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2013 tentang Impor dan Ekspor Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2014 tentang Rencana kebutuhan tahunan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan, dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi, sehingga diperlukan suatu pengaturan yang terintegrasi dalam satu peraturan perundang-undangan mengenai narkotika, psikotropika, dan prekursor farmasi;

bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 690/Menkes/Per/VII/1997 tentang Label dan Publikasi Psikotropika, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 168/Menkes/Per/II/2005 tentang Prekursor Farmasi, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor

10 Tahun 2013 tentang Impor dan Ekspor Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2014 tentang Rencana Kebutuhan Tahunan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan, dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi perlu disesuaikan dengan kebutuhan hukum dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga perlu diganti;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11, Pasal 15, Pasal 30 ayat (2), Pasal 31

ayat (2), Pasal 35, dan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang

Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Pasal 9 ayat

(4), Pasal 10 ayat (2), Pasal 14 ayat (3), Pasal 22, Pasal 36

ayat (2), Pasal 42, Pasal 44, dan Pasal 47 Undang-Undang

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 5 ayat (4),

Pasal 6 ayat (3), Pasal 8 ayat (3), Pasal 9 ayat (3), pasal 11

ayat (2), Pasal 13 ayat (3), Pasal 14 ayat (6), Pasal 15 ayat

, Pasal 16 ayat (4), Pasal 18 ayat (6), dan Pasal 20 ayat
Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2010 tentang Prekursor, dan Pasal 8 ayat (4), Pasal 22 ayat (4), Pasal 50 ayat (2), Pasal 51 ayat (2), Pasal 53 ayat (2), dan Pasal 62 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2010 tentang Prekursor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5126);
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5419);
Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, DAN PREKURSOR FARMASI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.
Psikotropika adalah zat/bahan baku atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan Narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.
Prekursor Farmasi adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan sebagai bahan baku/penolong untuk keperluan proses produksi Industri Farmasi atau produk antara, produk ruahan, dan produk jadi yang mengandung ephedrine, pseudoephedrine, norephedrine/phenylpropanolamine, ergotamin, ergometrine, atau kalium permanganat.
Impor adalah kegiatan memasukkan Narkotika, Psikotropika dan/atau Prekursor Farmasi ke dalam daerah pabean.
Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan Narkotika, Psikotropika dan/atau Prekursor Farmasi dari daerah pabean.
Industri Farmasi adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang memiliki izin untuk melakukan kegiatan produksi serta penyaluran obat dan bahan obat, termasuk Narkotika.
Pedagang Besar Farmasi yang selanjutnya disingkat PBF adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang memiliki izin untuk melakukan kegiatan pengadaan, penyimpanan, dan penyaluran sediaan farmasi, termasuk Narkotika dan alat kesehatan.
Instalasi Farmasi Pemerintah adalah sarana tempat menyimpan dan menyalurkan sediaan farmasi dan alat kesehatan milik Pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah dalam rangka pelayanan kesehatan, yang dalam Undang-Undang mengenai Narkotika dan Psikotropika disebut Sarana Penyimpanan Sediaan Farmasi Pemerintah.
Instalasi Farmasi Rumah Sakit adalah unit pelaksana fungsional yang menyelenggarakan seluruh kegiatan pelayanan kefarmasian di Rumah Sakit.
Instalasi Farmasi Klinik adalah bagian dari klinik, yang dalam Undang-Undang mengenai Narkotika dan Psikotropika disebut Balai Pengobatan, yang bertugas menyelenggarakan, mengoordinasikan, mengatur, dan

mengawasi seluruh kegiatan pelayanan farmasi serta melaksanakan pembinaan teknis kefarmasian.

Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh apoteker.
Toko Obat adalah sarana yang memiliki izin untuk menyimpan obat- obat bebas dan obat-obat bebas terbatas untuk dijual secara eceran.
Lembaga Ilmu Pengetahuan adalah lembaga pendidikan dan pelatihan serta lembaga penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta yang dapat menggunakan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Pengangkutan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan memindahkan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi dari satu tempat ke tempat lain dengan cara, moda, atau Sarana Pengangkut apapun.
Transito Narkotika dan/atau Prekursor Farmasi adalah Pengangkutan Narkotika dan/atau Prekursor Farmasi dari suatu negara ke negara lain dengan melalui dan singgah di wilayah Negara Republik Indonesia yang terdapat Kantor Pabean dengan atau tanpa berganti Sarana Pengangkut.
Peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau Penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Publikasi adalah kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan dalam rangka memberikan informasi baik yang bersifat ilmiah maupun komersial secara obyektif, jelas dan tidak menyesatkan, melalui berbagai media sesuai dengan ketentuan.
Label adalah keterangan yang lengkap mengenai khasiat, keamanan, cara penggunaannya, serta informasi lain yang dianggap perlu yang dicantumkan pada kemasan primer dan sekunder obat.
Barang Sitaan adalah Narkotika dan Prekursor Narkotika, atau yang diduga Narkotika dan Prekursor Narkotika, atau yang mengandung Narkotika dan Prekursor Narkotika termasuk alat atau barang yang digunakan untuk memproduksi dan mendistribusikan Narkotika dan Prekursor Narkotika serta harta kekayaan atau harta benda yang merupakan hasil tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dan tindak pidana pencucian uang dari tindak pidana Narkotika dan Prekusor Narkotika yang dikenakan penyitaan dalam proses pemeriksaan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.
Pengamanan adalah serangkaian tindakan untuk menjaga Barang Sitaan selama proses pemeriksaan perkara berlangsung mulai sejak dinyatakan sebagai Barang Sitaan sampai dengan Pemusnahannya.

Penyaluran adalah setiap kegiatan distribusi Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi dalam rangka pelayanan kesehatan atau kepentingan ilmu pengetahuan.
Penyerahan adalah setiap kegiatan memberikan Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi, baik antar penyerah maupun kepada pasien dalam rangka pelayanan kesehatan.
Penyerahan Barang Sitaan adalah serangkaian tindakan Penyidik untuk menyerahkan Barang Sitaan kepada penuntut umum, Menteri Kesehatan, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, atau pejabat setempat yang menjalankan urusan pemerintahan yang bersangkutan, untuk kepentingan penuntutan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pendidikan dan pelatihan, berdasarkan penetapan kepala kejaksaan negeri setempat mengenai status Barang Sitaan.
Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
Importir Produsen Psikotropika yang selanjutnya disebut IP Psikotropika adalah Industri Farmasi yang menggunakan Psikotropika sebagai bahan baku proses produksi yang mendapat izin untuk mengimpor sendiri Psikotropika.
Importir Produsen Prekursor Farmasi yang selanjutnya disebut IP Prekursor Farmasi adalah Industri Farmasi yang menggunakan Prekursor Farmasi sebagai bahan baku atau bahan penolong proses produksi yang mendapat izin untuk mengimpor sendiri Prekursor Farmasi.
Importir Terdaftar Psikotropika yang selanjutnya disebut IT Psikotropika adalah PBF yang mendapat izin untuk mengimpor Psikotropika guna didistribusikan kepada Industri Farmasi dan Lembaga Ilmu Pengetahuan sebagai pengguna akhir Psikotropika.
Importir Terdaftar Prekursor Farmasi yang selanjutnya disebut IT Prekursor Farmasi adalah PBF yang mendapat izin untuk mengimpor Prekursor Farmasi guna didistribusikan kepada Industri Farmasi dan Lembaga Ilmu Pengetahuan sebagai pengguna akhir Prekursor Farmasi.
Eksportir Produsen Prekursor Farmasi yang selanjutnya disebut EP Prekursor Farmasi adalah Industri Farmasi yang mendapat izin sebagai eksportir Prekursor Farmasi.
Eksportir Terdaftar Psikotropika yang selanjutnya disebut ET Psikotropika adalah PBF yang mendapat izin sebagai eksportir Psikotropika.
Eksportir Terdaftar Prekursor Farmasi yang selanjutnya disebut ET Prekursor Farmasi adalah PBF yang mendapat izin sebagai eksportir Prekursor Farmasi.
Surat Persetujuan Impor yang selanjutnya disingkat SPI adalah surat persetujuan untuk mengimpor Narkotika, Psikotropika dan/atau Prekursor Farmasi.

Surat Persetujuan Ekspor yang selanjutnya disingkat SPE adalah surat persetujuan untuk mengekspor Narkotika, Psikotropika dan/atau Prekursor Farmasi.
Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
Fasilitas Pelayanan Kefarmasian adalah sarana yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kefarmasian, yaitu apotek, Instalasi Farmasi Rumah Sakit, puskesmas, klinik, atau Toko Obat.
Penanggung Jawab Pengangkut adalah kapten penerbang atau nakhoda.
Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disingkat BNN adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang bertanggung jawab dibidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disingkat BPOM adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan.
Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal pada Kementerian Kesehatan yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kefarmasian dan alat kesehatan.

Pasal 2

Ruang Lingkup pengaturan Peraturan Menteri:

rencana kebutuhan tahunan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi;
1. Impor dan Ekspor Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi;
1. pengemasan kembali Narkotika dan Prekursor Farmasi pada Transito Narkotika dan Prekursor Farmasi;
1. Peredaran, Penyimpanan, dan pemusnahan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi;
1. Label dan Publikasi Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi;
1. Pengamanan dan pengawasan Barang Sitaan oleh penyidik pegawai negeri sipil;
1. standar penelitian dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkaitan dengan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
1. alat-alat potensial dalam pengadaan dan penggunaan Prekursor Farmasi;
1. pencatatan dan pelaporan;
1. pembinaan dan pengawasan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi; dan
1. tata cara pemberian sanksi administratif.

BAB II

RENCANA KEBUTUHAN TAHUNAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, DAN PREKURSOR FARMASI

Pasal 3

Dalam rangka menjamin ketersediaan Narkotika dan Psikotropika dan Prekursor Farmasi untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, Menteri menyusun Rencana kebutuhan tahunan Narkotika, rencana kebutuhan tahunan Psikotropika, dan rencana kebutuhan tahunan Prekursor Farmasi.
Rencana kebutuhan tahunan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berkoordinasi dengan menteri/kepala lembaga pemerintah non kementerian terkait.
Rencana kebutuhan tahunan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi dilakukan sebagai pengendalian terhadap produksi Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi.
Rencana kebutuhan tahunan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar untuk menentukan kebutuhan satu tahun Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi yang diperlukan oleh Industri Farmasi, Fasilitas Pelayanan Kesehatan, dan/atau Lembaga Ilmu Pengetahuan.
Rencana kebutuhan tahunan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu satu tahun mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Pasal 4

Menteri mendelegasikan kewenangan penyusunan rencana kebutuhan tahunan Narkotika, Psikotropika dan Prekursor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 kepada Direktur Jenderal.

Pasal 5

Rencana kebutuhan tahunan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi disusun berdasarkan jumlah persediaan, perkiraan kebutuhan, dan penggunaan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi secara nasional.
Jumlah persediaan, perkiraan kebutuhan, dan penggunaan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi secara nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari data pencatatan dan pelaporan dari masing-masing Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Industri Farmasi, PBF, Instalasi Farmasi Pemerintah, dan/atau Lembaga Ilmu Pengetahuan.

Pasal 6

Rencana kebutuhan tahunan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi ditetapkan oleh Direktur Jenderal

atas nama Menteri pada setiap tahun paling lambat bulan Mei untuk tahun berikutnya.

Rencana kebutuhan tahunan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan ke Badan Internasional bidang Narkotika (International Narcotic Control Board) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam hal terdapat perubahan Rencana kebutuhan tahunan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal atas nama Menteri dapat menetapkan perubahan rencana kebutuhan tahunan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi.

Pasal 7

Data pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) yang digunakan untuk menyusun Rencana kebutuhan tahunan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi terdiri dari:
- rencana kebutuhan dari Industri Farmasi dan Lembaga Ilmu Pengetahuan;
- laporan penggunaan dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Lembaga Ilmu Pengetahuan;
- laporan realisasi produksi dan Penyaluran dari Industri Farmasi;
- laporan realisasi Impor dan Ekspor dari importir dan eksportir; dan
- laporan ketersediaan dari Instalasi Farmasi Pemerintah.
Rencana kebutuhan tahunan dari Industri Farmasi dan Lembaga Ilmu Pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus disampaikan kepada Menteri yang ditandatangani oleh apoteker penanggung jawab produksi atau Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan paling lambat tanggal 10 Januari setiap tahunnya.

Pasal 8

Direktur Jenderal dalam menetapkan rencana kebutuhan tahunan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi untuk pelayanan kesehatan harus mempertimbangkan perkembangan pola penyakit.

BAB III

IMPOR DAN EKSPOR NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, DAN PREKURSOR FARMASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 9

Industri Farmasi atau PBF milik negara dapat melaksanakan Impor termasuk pemasukan barang ke kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, tempat penimbunan berikat, dan/atau kawasan ekonomi khusus atas Narkotika setelah memenuhi Perizinan

Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam keadaan tertentu, Pemerintah Pusat dapat memberi Perizinan Berusaha kepada PBF selain PBF milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memenuhi Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berupa izin khusus sebagai importir Narkotika.

Pasal 10

Impor Psikotropika dan/atau Prekursor Farmasi hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi atau PBF yang telah memenuhi Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa IP Psikotropika, IP Prekursor Farmasi, IT Psikotropika, atau IT Prekursor Farmasi.

Pasal 11

Industri Farmasi atau PBF dapat melaksanakan Ekspor termasuk pengeluaran barang dari kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas dan/atau kawasan ekonomi khusus atas Narkotika, Psikotropika, dan/atau Prekursor Farmasi setelah memenuhi Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Izin khusus Eksportir Narkotika, EP Psikotropika, EP Prekursor Farmasi, ET Psikotropika, atau ET Prekursor Farmasi.

Pasal 12

Daftar dan Kode Harmonized System (Kode HS) Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi dalam rangka Impor dan Ekspor untuk pertama kali ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Perubahan Daftar dan Kode Harmonized System (Kode HS) Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi dalam rangka Impor dan Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Bagian Kedua Pelaksanaan Impor

Pasal 13

Impor termasuk pemasukan barang ke kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, tempat penimbunan berikat, dan/atau kawasan ekonomi khusus atas Narkotika, Psikotropika, dan/atau Prekursor Farmasi hanya dapat dilaksanakan setelah mendapatkan Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa SPI.
SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk setiap kali pelaksanaan Impor.

Baca : Download Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023

Pasal 14

Penerbitan SPI dilaksanakan terintegrasi dengan sistem Indonesian National Single Window sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Industri Farmasi yang memiliki izin khusus sebagai importir Narkotika hanya untuk kepentingan Industri Farmasi yang bersangkutan.
PBF milik negara yang memiliki izin khusus sebagai importir Narkotika hanya dapat menyalurkan Narkotika yang diimpornya kepada Industri Farmasi yang telah memiliki izin khusus untuk memproduksi Narkotika atau Lembaga Ilmu Pengetahuan.

Pasal 16

IP Psikotropika dan/atau IP Prekursor Farmasi hanya dapat mengimpor Psikotropika dan/atau Prekursor Farmasi untuk kebutuhan proses produksinya sendiri dan dilarang memperdagangkan dan/atau memindahtangankan.

Pasal 17

IT Psikotropika dan/atau IT Prekursor Farmasi hanya dapat mengimpor Psikotropika dan/atau Prekursor Farmasi berdasarkan pesanan dari Industri Farmasi atau Lembaga Ilmu Pengetahuan.
Psikotropika dan/atau Prekursor Farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didistribusikan secara langsung kepada Industri Farmasi atau Lembaga Ilmu Pengetahuan pemesan.
Industri Farmasi atau Lembaga Ilmu Pengetahuan pemesan dilarang memperdagangkan dan/atau memindahtangankan Psikotropika dan/atau Prekursor Farmasi.

Pasal 18

Dalam setiap pelaksanaan impor, SPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 digunakan sebagai dokumen pelengkap pabean yang diwajibkan dalam pemberitahuan pabean Impor.
SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk 1 (satu) kali penyampaian pemberitahuan pabean Impor.

Pasal 19

Industri Farmasi atau PBF milik negara yang melaksanakan Impor Narkotika wajib melakukan pemeriksaan Narkotika yang diimpor setelah sampai di gudang importir dengan disaksikan oleh pejabat yang berwenang dari badan yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang pengawasan obat dan makanan.

Bagian Ketiga Pelaksanaan Ekspor

Pasal 20

Ekspor termasuk pengeluaran barang dari kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas dan/atau kawasan ekonomi khusus atas Narkotika, Psikotropika, dan/atau Prekursor Farmasi hanya dapat dilaksanakan setelah mendapatkan Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa SPE.
SPE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk setiap kali pelaksanaan Ekspor.

Pasal 21

Penerbitan SPE dilaksanakan terintegrasi dengan sistem Indonesian National Single Window sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Dalam setiap pelaksanaan Ekspor, SPE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 digunakan sebagai dokumen pelengkap pabean yang diwajibkan dalam pemberitahuan pabean Ekspor.
SPE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk 1 (satu) kali penyampaian pemberitahuan pabean Ekspor.

Pasal 23

Dalam rangka pelaksanaan Ekspor, eksportir yang memiliki izin khusus sebagai eksportir Narkotika, EP Psikotropika/EP Prekursor Farmasi, atau ET Psikotropika/ET Prekursor Farmasi harus menyampaikan informasi kepada Menteri melalui sistem elektronik yang memuat:
- perkiraan tanggal pelaksanaan Ekspor;
- jenis transportasi (laut/udara) termasuk nama dan nomor penerbangan/nama dan nomor kapal;
- rincian pengiriman (nama pelabuhan/bandara negara importir dan transit bila ada); dan
- perkiraan tanggal tiba di negara importir.
Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan Ekspor.
Menteri menyampaikan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke negara tujuan Ekspor dalam bentuk pre– export notification (PEN).

BAB IV PENGEMASAN KEMBALI

NARKOTIKA DAN PREKURSOR FARMASI PADA TRANSITO NARKOTIKA DAN PREKURSOR FARMASI

Pasal 24

Pengemasan kembali Narkotika dan Prekursor Farmasi pada Transito Narkotika dan/atau Prekursor Farmasi hanya dapat dilakukan terhadap kemasan asli Narkotika dan Prekursor Farmasi yang mengalami kerusakan.
Kemasan asli Narkotika dan Prekursor Farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas hanya kemasan luar Narkotika dan Prekursor Farmasi.
Kegiatan Transito Narkotika dan/atau Prekursor Farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

Penanggung Jawab Pengangkut Narkotika dan Prekursor Farmasi pada Transito Narkotika dan Prekursor Farmasi wajib melaporkan kerusakan terhadap kemasan asli Narkotika dan Prekursor Farmasi kepada Kepala Kantor Bea dan Cukai.
Laporan kerusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat nama, bentuk, isi, berat, jumlah, jenis, dan golongan Narkotika dan Prekursor Farmasi
Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam setelah Narkotika dan Prekursor Farmasi tiba di bandar udara, pelabuhan, atau perbatasan antar negara.
Kepala Kantor Bea dan Cukai memeriksa kebenaran atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Kantor Bea dan Cukai melakukan pemeriksaan terhadap dokumen Pengangkut meliputi:
- laporan mengenai informasi Narkotika dan Prekursor Farmasi yang ada dalam penguasaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- nomor dokumen import license yang diterbitkan oleh negara pengimpor dan export license yang diterbitkan oleh negara pengekspor.

Pasal 26

Kepala Kantor Bea dan Cukai meminta BPOM untuk melakukan pemeriksaan dan pengemasan kembali terhadap kemasan asli Narkotika dan Prekursor Farmasi yang rusak.
Pengemasan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan Penanggung Jawab Pengangkut di bawah tanggung jawab pengawasan pejabat Bea dan Cukai dan petugas BPOM.
Penanggung Jawab Pengangkut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab terhadap penyediaan

sarana pengemas untuk pengemasan kembali Narkotika dan Prekursor Farmasi.

Pemeriksaan dan pengemasan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka mencegah tercecernya Narkotika dan Prekursor Farmasi dari kemasan asli yang rusak.
Pengemasan kembali Narkotika dan Prekursor Farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan sesuai dengan standar dan persyaratan yang berlaku bagi Narkotika dan Prekursor Farmasi tersebut.
Pengemasan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak permintaan Kepala Kantor Bea dan Cukai.

Pasal 27

Pengemasan kembali Narkotika dan Prekursor Farmasi dilakukan di kawasan pabean.
Dalam hal hasil pemeriksaan terdapat perubahan isi, berat, dan jumlah Narkotika dan Prekursor Farmasi yang dikemas kembali, Penanggung Jawab Pengangkut bertanggung jawab terhadap perubahan isi, berat, dan jumlah Narkotika dan Prekursor Farmasi yang dikemas kembali.
Pelaksanaan pengemasan kembali Narkotika dan Prekursor Farmasi dan hasil pemeriksaan dituangkan dalam berita acara pelaksanaan pengemasan kembali.
Berita acara pelaksanaan pengemasan kembali minimal memuat:
- informasi nama Narkotika atau Prekursor Farmasi;
- jumlah, berat, dan isi Narkotika atau Prekursor Farmasi sesuai dengan dokumen import license yang diterbitkan oleh negara pengimpor dan export license yang diterbitkan oleh negara pengekspor;
- isi, berat, jumlah Narkotika atau Prekursor Farmasi setelah dikemas kembali; dan
- nomor dokumen import license yang diterbitkan oleh negara pengimpor dan export license yang diterbitkan oleh negara pengekspor.

Pasal 28

Hasil pengemasan kembali Narkotika dan Prekursor Farmasi wajib diberi Label sesuai dengan hasil pemeriksaan dan pengemasan kembali.
Label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
- informasi yang menyatakan Narkotika dan Prekursor Farmasi hasil pengemasan kembali; dan
- isi, berat, dan jumlah Narkotika dan Prekursor Farmasi hasil pengemasan kembali.

BAB V

PEREDARAN, PENYIMPANAN, DAN PEMUSNAHAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, DAN PREKURSOR FARMASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 29

Pengaturan peredaran, penyimpanan, dan pemusnahan Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi meliputi Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi untuk pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bagian Kedua Peredaran

Paragraf 1 Umum

Pasal 30

Peredaran Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi terdiri atas Penyaluran dan Penyerahan.

Pasal 31

Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi yang diedarkan harus memenuhi persyaratan keamanan, khasiat, dan mutu.
Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

Industri Farmasi yang memproduksi Narkotika atau PBF yang menyalurkan Narkotika harus memiliki Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Instalasi Farmasi Pemerintah yang menyalurkan Narkotika harus memiliki izin khusus Penyaluran Narkotika dari Menteri.
Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- Izin Khusus Produksi Narkotika untuk Industri Farmasi yang memproduksi Narkotika;
- Izin Khusus Impor Narkotika untuk melakukan kegiatan Impor Narkotika; dan/atau
- Izin Khusus Penyaluran Narkotika untuk PBF yang menyalurkan Narkotika.

Paragraf 2 Penyaluran

Pasal 33

Penyaluran Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi wajib memenuhi cara distribusi obat yang baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

Penyaluran Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi hanya dapat dilakukan berdasarkan:
- surat pesanan; atau
- Laporan Pemakaian dan Lembar Permintaan Obat (LPLPO) untuk pesanan dari Puskesmas.
Surat pesanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a hanya dapat berlaku untuk masing-masing Narkotika, Psikotropika, atau Prekursor Farmasi.
Surat pesanan Narkotika hanya dapat digunakan untuk 1 (satu) jenis Narkotika.
Surat pesanan Psikotropika atau Prekursor Farmasi hanya dapat digunakan untuk 1 (satu) atau beberapa jenis Psikotropika atau Prekursor Farmasi.
Surat pesanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) harus terpisah dari pesanan barang lain.

Pasal 35

Penyaluran Narkotika Golongan I hanya dapat dilakukan oleh PBF milik Negara yang memiliki Izin Khusus Impor Narkotika kepada Lembaga Ilmu Pengetahuan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk untuk kebutuhan laboratorium.
Penyaluran Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat
- hanya dapat dilakukan berdasarkan surat pesanan dari apoteker penanggung jawab dan/atau Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan.

Pasal 36

Penyaluran Narkotika dalam bentuk bahan baku hanya dapat dilakukan oleh PBF milik Negara yang memiliki Izin Khusus Impor Narkotika kepada Industri Farmasi dan/atau Lembaga Ilmu Pengetahuan.
Penyaluran Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat
- hanya dapat dilakukan berdasarkan surat pesanan dari apoteker penanggung jawab produksi dan/atau Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan.

Pasal 37

Penyaluran Psikotropika dalam bentuk bahan baku hanya dapat dilakukan oleh PBF yang memiliki Perizinan Berusaha berupa IT Psikotropika kepada Industri Farmasi dan/atau Lembaga Ilmu Pengetahuan.
Penyaluran Psikotropika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan berdasarkan surat pesanan dari apoteker penanggung jawab produksi

dan/atau Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan.

Pasal 38

Penyaluran Prekursor Farmasi berupa bahan baku atau produk antara/produk ruahan hanya dapat dilakukan oleh PBF yang memiliki Perizinan Berusaha berupa IT Prekursor Farmasi kepada Industri Farmasi dan/atau Lembaga Ilmu Pengetahuan.
Penyaluran Prekursor Farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan berdasarkan surat pesanan dari apoteker penanggung jawab produksi dan/atau Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan.

Pasal 39

Penyaluran Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi dalam bentuk obat jadi hanya dapat dilakukan oleh:
- Industri Farmasi kepada PBF dan Instalasi Farmasi Pemerintah;
- PBF kepada PBF lainnya, Apotek, Instalasi Farmasi Rumah Sakit, Instalasi Farmasi Klinik, Instalasi Farmasi Pemerintah dan Lembaga Ilmu Pengetahuan;
- PBF milik Negara yang memiliki Izin Khusus Impor Narkotika kepada Industri Farmasi, untuk Penyaluran Narkotika;
- Instalasi Farmasi Pemerintah Pusat kepada Instalasi Farmasi Pemerintah Daerah, Instalasi Farmasi Rumah Sakit milik Pemerintah, dan Instalasi Farmasi Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian; dan
- Instalasi Farmasi Pemerintah Daerah kepada Instalasi Farmasi Rumah Sakit milik Pemerintah Daerah, Instalasi Farmasi Klinik milik Pemerintah Daerah, dan Puskesmas.
Selain kepada PBF lainnya, Apotek, Rumah Sakit, Instalasi Farmasi Pemerintah dan Lembaga Ilmu Pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, PBF dapat menyalurkan Prekursor Farmasi golongan obat bebas terbatas kepada Toko Obat.
Lembaga Ilmu Pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika dan/atau Psikotropika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi harus memiliki izin dari Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

Penyaluran Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi dalam bentuk obat jadi oleh Industri Farmasi kepada PBF hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi pemilik izin edar.

Pasal 41

Penyaluran Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi dalam bentuk obat jadi hanya dapat dilakukan

berdasarkan surat pesanan dari apoteker penanggung jawab atau Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan untuk kebutuhan penelitian dan pengembangan.

Surat pesanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat:
- nama dan jabatan apoteker/kepala lembaga ilmu pengetahuan pemohon;
- nama, alamat, dan nomor telepon distributor Narkotika;
- nama obat, bentuk sediaan, kekuatan/potensi, jumlah dalam bentuk angka dan huruf;
- nama dan alamat sarana pengguna; dan
- tanda tangan, stempel, dan nomor SIPA/NIP apoteker/kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan.
Surat Pesanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat minimal 3 (tiga) rangkap.
Satu surat pesanan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku untuk satu jenis Narkotika.
Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk Penyaluran kepada Instalasi Farmasi Pemerintah, surat pesanan dapat ditandatangani oleh apoteker yang ditunjuk.
Penyaluran Prekursor Farmasi dari PBF kepada Toko Obat hanya dapat dilakukan berdasarkan surat pesanan dari Tenaga Teknis Kefarmasian.

Pasal 42

Pengangkutan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi yang dilakukan oleh Industri Farmasi, PBF, atau Instalasi Farmasi Pemerintah harus dilengkapi dengan:
- surat pesanan;
- faktur dan/atau surat pengantar barang, minimal memuat:
  - nama Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi;
  - bentuk sediaan;
  - kekuatan;
  - kemasan;
  - jumlah;
  - tanggal kadaluarsa;
  - nomor batch; dan
  - salinan Certificate of Analysis (CoA) untuk bahan obat.
Pengangkutan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan melalui jasa Pengangkutan hanya dapat membawa Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi sesuai dengan jumlah yang tercantum dalam surat pesanan, faktur, dan/atau surat pengantar barang yang dibawa pada saat Pengangkutan.
Pengangkutan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi melalui jasa Pengangkutan, harus dilengkapi dokumen serah terima antara Industri Farmasi, PBF, atau Instalasi Farmasi Pemerintah dengan jasa Pengangkutan.

Dokumen serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) minimal mencantumkan nama dan alamat jasa Pengangkutan serta tanda tangan dan nama lengkap petugas jasa Pengangkutan yang melakukan serah terima barang.

Paragraf 3 Penyerahan

Pasal 43

Penyerahan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi hanya dapat dilakukan dalam bentuk obat jadi.
Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan kepada pasien, harus dilaksanakan oleh apoteker.
Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan standar pelayanan kefarmasian.
Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penyerahan Prekursor Farmasi yang termasuk golongan obat bebas terbatas di Toko Obat dilakukan oleh Tenaga Teknis Kefarmasian atau di bawah tanggung jawab Tenaga Teknis Kefarmasian.

Pasal 44

Narkotika, Psikotropika dan/atau Prekursor Farmasi hanya dapat diserahkan oleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan meliputi:
- Apotek;
- Puskesmas;
- Instalasi Farmasi Rumah Sakit;
- Instalasi Farmasi Klinik; dan
- tempat praktik mandiri dokter/dokter gigi.
Selain Penyerahan oleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Prekursor Farmasi dapat diserahkan oleh Toko Obat.
Apotek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a hanya dapat menyerahkan Narkotika, Psikotropika, dan/atau Prekursor Farmasi kepada:
- Apotek lainnya;
- Puskesmas;
- Instalasi Farmasi Rumah Sakit;
- Instalasi Farmasi Klinik;
- tempat praktik mandiri dokter/dokter gigi; dan
- pasien.
Apotek, Puskesmas, Instalasi Farmasi Rumah Sakit, dan Instalasi Farmasi Klinik hanya dapat menyerahkan Narkotika, Psikotropika, dan/atau Prekursor Farmasi golongan obat keras kepada pasien berdasarkan resep dokter.
Penyerahan Narkotika, Psikotropika, dan/atau Prekursor Farmasi golongan obat keras sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a sampai dengan huruf d hanya dapat dilakukan untuk memenuhi kekurangan jumlah Narkotika, Psikotropika, dan/atau Prekursor Farmasi golongan obat keras berdasarkan resep yang telah

diterima.

Penyerahan Prekursor Farmasi golongan obat bebas terbatas oleh Apotek kepada Apotek lainnya, Puskesmas, Instalasi Farmasi Rumah Sakit, dan Instalasi Farmasi Klinik hanya dapat dilakukan untuk memenuhi kekurangan kebutuhan harian Prekursor Farmasi golongan obat bebas terbatas yang diperlukan untuk pengobatan.
Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) harus berdasarkan surat permintaan tertulis yang ditandatangani oleh apoteker penanggung jawab.
Penyerahan Prekursor Farmasi golongan obat bebas terbatas kepada pasien harus memperhatikan kerasionalan jumlah yang diserahkan sesuai kebutuhan terapi berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.
Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyerahan Prekursor Farmasi golongan obat bebas terbatas oleh Apotek kepada Toko Obat hanya dapat dilakukan berdasarkan surat permintaan tertulis yang ditandatangani oleh Tenaga Teknis Kefarmasian.

Pasal 45

Penyerahan Narkotika, Psikotropika dan/atau Prekursor Farmasi oleh Apotek kepada tempat praktik mandiri dokter/dokter gigi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf e hanya dapat dilakukan berdasarkan surat permintaan tertulis yang ditandatangani oleh dokter yang menangani pasien.
Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

Penyerahan Narkotika oleh dokter kepada pasien hanya dapat dilakukan dalam hal:
- dokter menjalankan praktik mandiri dengan memberikan Narkotika melalui suntikan;
- dokter menolong orang sakit dalam keadaan darurat dengan memberikan Narkotika melalui suntikan; atau
- dokter praktik di daerah terpencil yang tidak ada Apotek sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penyerahan Psikotropika oleh dokter kepada pasien hanya dapat dilakukan dalam hal:
- dokter menjalankan praktik mandiri dengan memberikan Psikotropika melalui suntikan;
- dokter menolong orang sakit dalam keadaan darurat; atau
- dokter praktik di daerah terpencil yang tidak ada Apotek sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Baca : Permenkes No 34/2021 : Standar Pelayanan Kefarmasian di Klinik

Bagian Ketiga Penyimpanan

Pasal 47

Tempat penyimpanan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi di Industri Farmasi, PBF, Instalasi Farmasi Pemerintah, Apotek, Puskesmas, Instalasi Farmasi Rumah Sakit, Instalasi Farmasi Klinik, dan tempat praktik mandiri dokter/dokter gigi, Toko Obat, dan Lembaga Ilmu Pengetahuan wajib menjamin keamanan, khasiat, dan mutu Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi.

Pasal 48

Tempat penyimpanan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi dapat berupa gudang khusus, ruangan khusus, atau lemari khusus.
Tempat penyimpanan Narkotika dilarang digunakan untuk menyimpan barang selain Narkotika.
Tempat penyimpanan Psikotropika dilarang digunakan untuk menyimpan barang selain Psikotropika.
Tempat penyimpanan Prekursor Farmasi dalam bentuk bahan baku dilarang digunakan untuk menyimpan barang selain Prekursor Farmasi dalam bentuk bahan baku.

Pasal 49

Gudang khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
- dinding dibuat dari tembok dan hanya mempunyai pintu yang dilengkapi dengan pintu jeruji besi dengan 2 (dua) buah kunci yang berbeda;
- langit-langit dapat terbuat dari tembok beton atau jeruji besi;
- jika terdapat jendela atau ventilasi harus dilengkapi dengan jeruji besi;
- gudang tidak boleh dimasuki oleh orang lain tanpa izin apoteker penanggung jawab; dan
- kunci gudang dikuasai oleh apoteker penanggung jawab dan pegawai lain yang dikuasakan.
Ruang khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
- dinding dan langit-langit terbuat dari bahan yang kuat;
- jika terdapat jendela atau ventilasi harus dilengkapi dengan jeruji besi;
- mempunyai satu pintu dengan 2 (dua) buah kunci yang berbeda;
- kunci ruang khusus dikuasai oleh apoteker penanggung jawab/apoteker yang ditunjuk dan pegawai lain yang dikuasakan; dan
- tidak boleh dimasuki oleh orang lain tanpa izin apoteker penanggung jawab/apoteker yang ditunjuk.
Lemari khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
- terbuat dari bahan yang kuat;

tidak mudah dipindahkan dan mempunyai 2 (dua) buah kunci yang berbeda;
- harus diletakkan dalam ruang khusus di sudut gudang, untuk Instalasi Farmasi Pemerintah;
- diletakkan di tempat yang aman dan tidak terlihat oleh umum, untuk Apotek, Instalasi Farmasi Rumah Sakit, Puskesmas, Instalasi Farmasi Klinik, dan Lembaga Ilmu Pengetahuan; dan
- kunci lemari khusus dikuasai oleh apoteker penanggung jawab/apoteker yang ditunjuk dan pegawai lain yang dikuasakan.

Pasal 50

Penyimpanan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi wajib memenuhi cara pembuatan obat yang baik, cara distribusi obat yang baik, dan/atau standar pelayanan kefarmasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 51

Industri Farmasi yang memproduksi Narkotika wajib memiliki tempat penyimpanan Narkotika berupa gudang khusus, yang terdiri atas:
- gudang khusus Narkotika dalam bentuk bahan baku; dan
- gudang khusus Narkotika dalam bentuk obat jadi.
Gudang khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dalam tanggung jawab apoteker penanggung jawab.

Pasal 52

Industri Farmasi yang memproduksi Psikotropika wajib memiliki tempat penyimpanan Psikotropika berupa gudang khusus atau ruang khusus, yang terdiri atas:
- gudang khusus atau ruang khusus Psikotropika dalam bentuk bahan baku; dan
- gudang khusus atau ruang khusus Psikotropika dalam bentuk obat jadi.
Gudang khusus atau ruang khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dalam tanggung jawab apoteker penanggung jawab.

Pasal 53

PBF yang menyalurkan Narkotika wajib memiliki tempat penyimpanan Narkotika berupa gudang khusus.
Dalam hal PBF menyalurkan Narkotika dalam bentuk bahan baku dan obat jadi, PBF wajib memiliki gudang khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terdiri atas:
- gudang khusus Narkotika dalam bentuk bahan baku; dan
- gudang khusus Narkotika dalam bentuk obat jadi.
Gudang khusus untuk tempat penyimpanan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berada dalam tanggung jawab apoteker penanggung jawab.

Pasal 54

PBF yang menyalurkan Psikotropika wajib memiliki tempat penyimpanan Psikotropika berupa gudang khusus atau ruang khusus.
Dalam hal PBF menyalurkan Psikotropika dalam bentuk bahan baku dan obat jadi, PBF wajib memiliki gudang khusus atau ruang khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terdiri atas:
- gudang khusus atau ruang khusus Psikotropika dalam bentuk bahan baku; dan
- gudang khusus atau ruang khusus Psikotropika dalam bentuk obat jadi.
Gudang khusus atau ruang khusus untuk tempat penyimpanan Psikotropika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berada dalam tanggung jawab apoteker penanggung jawab.

Pasal 55

Instalasi Farmasi Pemerintah yang menyimpan Narkotika atau Psikotropika wajib memiliki tempat penyimpanan Narkotika atau Psikotropika berupa ruang khusus atau lemari khusus.
Ruang khusus atau lemari khusus tempat penyimpanan Narkotika atau Psikotropika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dalam tanggung jawab apoteker penanggung jawab atau apoteker yang ditunjuk.

Pasal 56

Apotek, Instalasi Farmasi Rumah Sakit, Puskesmas, Instalasi Farmasi Klinik, dan Lembaga Ilmu Pengetahuan wajib memiliki tempat penyimpanan Narkotika atau Psikotropika berupa lemari khusus.
Lemari khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dalam tanggung jawab apoteker penanggung jawab atau Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan.

Pasal 57

Tempat praktik mandiri dokter/dokter gigi yang menggunakan Narkotika atau Psikotropika untuk tujuan pengobatan wajib menyimpan Narkotika atau Psikotropika di tempat yang aman dan dikunci yang berada di bawah tanggung jawab dokter.

Pasal 58

Industri Farmasi yang menggunakan Prekursor Farmasi dalam bentuk bahan baku untuk memproduksi Prekursor Farmasi atau PBF yang menyalurkan Prekursor Farmasi dalam bentuk bahan baku wajib memiliki tempat penyimpanan Prekursor Farmasi berupa gudang khusus atau ruang khusus.
Gudang khusus atau ruang khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dalam tanggung jawab apoteker penanggung jawab.

Pasal 59

Industri Farmasi yang memproduksi Prekursor Farmasi dalam bentuk obat jadi, PBF yang menyalurkan Prekursor Farmasi dalam bentuk obat jadi, atau Instalasi Farmasi Pemerintah harus menyimpan Prekursor Farmasi dalam bentuk obat jadi dalam gudang penyimpanan obat yang aman berdasarkan analisis risiko.
Apotek, Puskesmas, Instalasi Farmasi Rumah Sakit, Instalasi Farmasi Klinik, Lembaga Ilmu Pengetahuan, Toko Obat harus menyimpan Prekursor Farmasi dalam bentuk obat jadi di tempat penyimpanan obat yang aman berdasarkan analisis risiko.

Bagian Keempat Pemusnahan

Pasal 60

Pemusnahan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi hanya dapat dilakukan dalam hal:

diproduksi tanpa memenuhi standar dan persyaratan yang berlaku dan/atau tidak dapat diolah kembali;
telah kedaluwarsa;
tidak memenuhi syarat yang digunakan pada pelayanan kesehatan, setelah dilakukan penarikan dari peredaran;
tidak memenuhi syarat untuk digunakan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, termasuk sisa penggunaan;
dibatalkan atau dicabut izin edarnya; atau
berhubungan dengan tindak pidana.

Pasal 61

Pemusnahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf a sampai dengan huruf d dilaksanakan oleh Industri Farmasi, PBF, Instalasi Farmasi Pemerintah, Apotek, Instalasi Farmasi Rumah Sakit, Instalasi Farmasi Klinik, Lembaga Ilmu Pengetahuan, tempat praktik mandiri dokter, atau Toko Obat.
Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi yang memenuhi kriteria pemusnahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf a sampai dengan huruf d yang berada di Puskesmas harus dikembalikan kepada Instalasi Farmasi Pemerintah Daerah setempat.
Instalasi Farmasi Pemerintah yang melaksanakan pemusnahan harus melakukan penghapusan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
Pemusnahan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi di Instalasi Farmasi Rumah Sakit dilaksanakan sesuai standar pelayanan kefarmasian.
Pemusnahan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi yang berhubungan dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf f dilaksanakan oleh instansi pemerintah yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 62

Pemusnahan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi harus dilakukan dengan:

tidak mencemari lingkungan; dan
tidak membahayakan kesehatan masyarakat.

Pasal 63

Pemusnahan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi dilakukan dengan tahapan:

penanggung jawab fasilitas produksi/fasilitas distribusi/Fasilitas Pelayanan Kefarmasian/pimpinan lembaga/tempat praktik mandiri dokter menyampaikan surat pemberitahuan dan permohonan saksi kepada:
1. Kementerian Kesehatan dan BPOM, bagi Instalasi Farmasi Pemerintah Pusat;
1. Dinas Kesehatan Provinsi dan/atau unit pelaksana teknis BPOM setempat, bagi Importir, Industri Farmasi, PBF, Lembaga Ilmu Pengetahuan, atau Instalasi Farmasi Pemerintah Provinsi; atau
1. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan/atau unit pelaksana teknis BPOM setempat, bagi Apotek, Instalasi Farmasi Rumah Sakit, Instalasi Farmasi Klinik, Instalasi Farmasi Pemerintah Kabupaten/Kota, tempat praktik mandiri dokter, atau Toko Obat.
Kementerian Kesehatan, BPOM, Dinas Kesehatan Provinsi, unit pelaksana teknis BPOM setempat, dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota menugaskan petugas untuk menjadi saksi pemusnahan sesuai dengan surat permohonan saksi.
Pemusnahan disaksikan oleh petugas yang telah ditugaskan sebagaimana dimaksud pada huruf b.
Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi dalam bentuk bahan baku, produk antara, dan produk ruahan harus dilakukan sampling untuk kepentingan pengujian oleh petugas yang berwenang sebelum dilakukan pemusnahan.
Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi dalam bentuk obat jadi harus dilakukan pemastian kebenaran secara organoleptis oleh saksi sebelum dilakukan pemusnahan.

Pasal 64

Pemusnahan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf a sampai dengan huruf d yang dilakukan oleh pihak ketiga, harus disaksikan oleh pemilik Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi dan saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf b.

Pasal 65

Penanggung jawab fasilitas produksi/fasilitas distribusi/Fasilitas Pelayanan Kefarmasian/pimpinan lembaga/tempat praktik mandiri dokter yang melaksanakan pemusnahan Narkotika, Psikotropika, dan

Prekursor Farmasi harus membuat Berita Acara Pemusnahan.

Berita Acara Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), minimal memuat:
- hari, tanggal, bulan, dan tahun pemusnahan;
- tempat pemusnahan;
- nama penanggung jawab fasilitas produksi/fasilitas distribusi/Fasilitas Pelayanan Kefarmasian/pimpinan lembaga/tempat praktik mandiri dokter;
- nama petugas yang menjadi saksi dan saksi lain badan/sarana tersebut;
- nama dan jumlah Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi yang dimusnahkan;
- cara pemusnahan; dan
- tanda tangan penanggung jawab fasilitas produksi/fasilitas distribusi/Fasilitas Pelayanan Kefarmasian/pimpinan lembaga/tempat praktik mandiri dokter dan saksi.
Berita Acara Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dan tembusannya disampaikan kepada Direktur Jenderal dan Kepala BPOM/Kepala unit pelaksana teknis BPOM setempat.

BAB VI

LABEL DAN PUBLIKASI NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, DAN PREKURSOR FARMASI

Bagian Kesatu Label

Pasal 66

Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi yang beredar harus dilengkapi dengan Label yang memuat penandaan dan informasi yang lengkap, obyektif, dan tidak menyesatkan.

Pasal 67

Setiap Industri Farmasi yang memproduksi dan/atau mengedarkan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi dalam bentuk obat jadi wajib mencantumkan Label.
Setiap Industri Farmasi yang memproduksi Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi dalam bentuk bahan baku wajib mencantumkan Label.
Label Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus diletakkan pada wadah atau kemasan yang mudah dilihat dan dibaca.
Pencantuman Label Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi pada wadah dan kemasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sedemikian rupa sehingga tidak mudah lepas, tidak mudah luntur atau rusak.
Label Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk obat jadi harus diletakkan sekurang-kurangnya pada wadah atau kemasan sesuai pada izin edar.

Label pada wadah atau kemasan bahan baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditambahkan informasi berupa etiket.

Pasal 68

Pencantuman Label Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi dalam bentuk bahan baku yang masuk ke Indonesia mengikuti ketentuan negara asal.

Pasal 69

Label Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) dan ayat (2) memuat informasi dalam bentuk gambar berupa palang medali merah dalam lingkaran berwarna putih dengan garis tepi berwarna merah.
Label Psikotropika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) dan ayat (2) memuat informasi dalam bentuk gambar berupa lingkaran berwarna merah dengan garis tepi berwarna hitam dengan huruf K yang menyentuh garis tepi.
Label Prekursor Farmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) dalam bentuk obat jadi golongan obat bebas terbatas memuat informasi dalam bentuk gambar berupa lingkaran berwarna biru dengan garis tepi berwarna hitam.
Label Prekursor Farmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) dalam bentuk obat jadi golongan obat keras memuat informasi dalam bentuk gambar berupa lingkaran berwarna merah dengan garis tepi berwarna hitam dengan huruf K yang menyentuh garis tepi.
Ukuran gambar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) disesuaikan dengan ukuran desain kemasan.
Selain memuat informasi Label Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat
- sampai dengan ayat (4), Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi dalam bentuk obat jadi wajib memenuhi ketentuan informasi minimal yang harus dicantumkan pada Label sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bentuk gambar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 70

Etiket pada wadah atau kemasan bahan baku Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (6) memuat informasi dalam bentuk tulisan menggunakan bahasa Indonesia, angka Arab, dan huruf latin, dan gambar.
Penggunaan selain bahasa Indonesia, angka Arab, dan huruf latin sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diperbolehkan sepanjang:

tidak ada padanannya;
1. tidak dapat diciptakan padanannya; atau
1. dalam rangka perdagangan ke luar negeri.
Tulisan pada etiket harus menggunakan jenis dan ukuran huruf yang disesuaikan dengan ukuran kemasan atau wadah dan mudah dibaca.
Informasi pada etiket sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) wajib memenuhi ketentuan informasi minimal yang harus dicantumkan pada etiket sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Publikasi Narkotika dan Psikotropika

Pasal 71

Publikasi Narkotika dan Psikotropika hanya ditujukan untuk memberikan informasi tentang Narkotika dan Psikotropika di kalangan terbatas kedokteran dan farmasi.
Narkotika dan Psikotropika yang dapat dipublikasikan baik dalam bentuk obat jadi maupun bahan baku.
Narkotika dan Psikotropika dalam bentuk obat jadi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dipublikasikan setelah memiliki izin edar.
Narkotika dan Psikotropika dalam bentuk bahan baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dipublikasikan setelah memiliki Certificate of Analysis.

Pasal 72

Penyuluhan dan pembinaan kepada masyarakat mengenai bahaya penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika, tidak termasuk kriteria Publikasi Narkotika dan Psikotropika.

Pasal 73

Publikasi Narkotika dan Psikotropika harus memuat keterangan secara objektif, lengkap, dan tidak menyesatkan.
- Keterangan tidak menyesatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemberian informasi yang jujur, akurat, dan bertanggung jawab.

Pasal 74

Keterangan secara objektif dalam Publikasi Narkotika dan Psikotropika dalam bentuk obat jadi merupakan pemberian informasi yang benar sesuai izin edar dan tidak boleh menyimpang dari sifat keamanan dan mutu obat yang sesuai dengan penandaan terakhir yang telah disetujui.
Keterangan secara lengkap dalam Publikasi Narkotika dan Psikotropika dalam bentuk obat jadi merupakan pemberian informasi mengenai khasiat, kontra indikasi, efek samping, dan/atau informasi lainnya yang harus diperhatikan dalam penggunaan obat.

Pasal 75

Publikasi Narkotika dan Psikotropika harus menggunakan Bahasa Indonesia, angka arab, dan huruf latin yang mudah dipahami dan tidak menimbulkan penafsiran ganda.
Penggunaan selain bahasa Indonesia, angka Arab, dan huruf latin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperbolehkan sepanjang tidak ada padanannya atau tidak dapat diciptakan padanannya.

Pasal 76

Publikasi Narkotika dan Psikotropika hanya dapat dilakukan pada media ilmiah kedokteran atau media ilmiah farmasi.
Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan etika Publikasi ilmiah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PENGAMANAN DAN PENGAWASAN BARANG SITAAN OLEH PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 77

Penyidik pegawai negeri sipil yang melakukan penyitaan wajib menyerahkan Barang Sitaan tersebut kepada penyidik BNN atau penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan berita acara Penyerahan Barang Sitaan dalam waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak dilakukan penyitaan.
- Selain diserahkan kepada penyidik BNN atau penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap Barang Sitaan dilakukan penyisihan sebagian kecil untuk dijadikan sampel guna pengujian di laboratorium tertentu dan dilaksanakan dalam waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak dilakukan penyitaan.
- Dalam hal dalam proses penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dilengkapi dengan berkas perkara, Penyerahan Barang Sitaan kepada penyidik BNN atau penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dilakukan beserta berkas perkara.
- Berita acara Penyerahan Barang Sitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat:
  - nama, jenis, bentuk, warna, sifat, dan jumlah barang, berat atau butir Barang Sitaan;
  - keterangan mengenai tempat, jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun dilakukan penyitaan dan penyegelan;
  - keterangan mengenai pemilik atau yang menguasai Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
  - tanda tangan dan identitas lengkap penyidik pegawai negeri sipil tertentu yang melakukan Penyerahan Barang Sitaan dan penyidik BNN atau penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menerima.

Pasal 78

Sebelum dilakukan Penyerahan Barang Sitaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1), Barang Sitaan harus dilakukan penyimpanan, Pengamanan dan pengawasan oleh penyidik pegawai negeri sipil yang melakukan penyitaan.
Penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan serangkaian tindakan pemindahan Barang Sitaan dari tempat penyitaan ke ruang dan tempat yang secara khusus yang diperuntukkan untuk penyimpanan Barang Sitaan, dan wajib dilakukan di tempat penyimpanan yang aman dan terpisah dari penyimpanan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
Dalam hal Barang Sitaan melebihi kapasitas ruang penyimpanan Barang Sitaan yang tersedia, penyidik pegawai negeri sipil tetap melakukan penyimpanan di tempat lain dan melakukan Pengamanan.
Selain oleh penyidik pegawai negeri sipil yang melakukan penyitaan, Pengamanan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga merupakan tanggung jawab pejabat yang ditunjuk oleh Menteri untuk melakukan Pengamanan dan pengawasan Barang Sitaan.
Penyimpanan, Pengamanan, dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan kepada atasan penyidik pegawai negeri sipil paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak dilakukan penyitaan atas Barang Sitaan.
Penyimpanan, Pengamanan, dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan agar tidak terjadi perubahan isi, berat, dan jumlah Barang Sitaan.

Baca : PMK No 3 Th 2021, Perubahan Penggolongan, Pembatasan, dan Kategori Obat

Pasal 79

Penyidik pegawai negeri sipil dan/atau Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (4) melakukan Pengamanan Barang Sitaan yang meliputi:

identifikasi Barang Sitaan melalui pembacaan Label sebelum diangkut dan/atau disimpan;
Pengangkutan Barang Sitaan dilakukan dengan pengawalan; dan
dilakukan penyimpanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 80

Penyidik pegawai negeri sipil dan/atau Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (4) melakukan Pengawasan Barang Sitaan melalui kegiatan:

memeriksa administrasi dan daftar barang sitaan;
memeriksa kondisi tempat penyimpanan; dan
memeriksa kondisi fisik barang sitaan.

BAB VIII

STANDAR PENELITIAN DAN/ATAU PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI YANG BERKAITAN DENGAN NARKOTIKA UNTUK KEPENTINGAN PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 81

Penelitian klinis merupakan Penelitian dan/atau Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkaitan dengan Narkotika yang menggunakan manusia sebagai subjek, untuk menemukan bukti ilmiah tentang penyebab dan faktor risiko, diagnosis, terapi, prognosis, dan rehabilitasi gangguan kesehatan.
Penelitian dan/atau Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkaitan dengan Narkotika yang mengikutsertakan manusia sebagai subjek penelitian klinis wajib diregistri setelah mendapat Persetujuan Etik Penelitian Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 82

Standar Penelitian dan/atau Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkaitan dengan Narkotika yang mengikutsertakan manusia sebagai subjek mencakup:
- penerapan cara uji klinik yang baik;
- persetujuan etik penelitian kesehatan;
- penjelasan sebelum persetujuan subjek penelitian yang telah ditandatangani; dan
- persetujuan pengalihan material, jika melakukan pengalihan material.
Manusia sebagai subjek penelitian dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkaitan dengan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak sewaktu-waktu mengakhiri atau menghentikan keterlibatannya dalam proses penelitian.

Pasal 83

Penelitian dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkaitan dengan Narkotika dilakukan dengan uji klinik, harus mendapatkan persetujuan uji klinik dari lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 84

Pembinaan dan pengawasan penelitian dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkaitan dengan Narkotika dilakukan secara efisien dan efektif dengan tujuan:
- meningkatkan mutu penelitian dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkaitan dengan Narkotika serta pemanfaatan hasilnya untuk perumusan kebijakan;
- pengembangan kemitraan penyelenggaraan penelitian dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkaitan dengan Narkotika secara

lintas program dan lintas sektor serta kerja sama internasional; dan

menjamin penelitian dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkaitan dengan Narkotika dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pembinaan dan pengawasan penelitian dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkaitan dengan Narkotika dilaksanakan di tingkat:
- nasional oleh Menteri dan/atau menteri lainnya atau kepala lembaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- provinsi oleh gubernur; dan
- kabupaten/kota oleh bupati/wali kota.
Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk:
- komunikasi;
- informasi; dan/atau
- edukasi.
Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk reviu, pemantauan, evaluasi, pemeriksaan, dan bentuk pengawasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

ALAT-ALAT POTENSIAL DALAM PENGADAAN DAN PENGGUNAAN PREKURSOR FARMASI

Pasal 85

Pengadaan Prekursor Farmasi dilakukan melalui produksi dalam negeri dan impor.
Prekursor Farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan untuk tujuan Industri Farmasi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Dalam pengadaan dan penggunaan Prekursor Farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdapat alat-alat potensial yang dapat disalahgunakan untuk melakukan tindak pidana Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi.
Alat-alat potensial yang dapat disalahgunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa jarum suntik, syringe, pipa pemadatan, dan anhidrida asam asetat.
Menteri dan Kepala BPOM melakukan pengawasan terhadap alat-alat potensial yang dapat disalahgunakan untuk melakukan tindak pidana Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing.

BAB X PENCATATAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Pencatatan

Pasal 86

Industri Farmasi, PBF, Instalasi Farmasi Pemerintah, Apotek, Puskesmas, Instalasi Farmasi Rumah Sakit, Instalasi Farmasi Klinik, Lembaga Ilmu Pengetahuan, Toko Obat, dan tempat praktik mandiri dokter/dokter gigi melakukan pencatatan terhadap kegiatan pemasukan, pengeluaran, dan Penyerahan Narkotika, Psikotropika, dan/atau Prekursor Farmasi yang berada dalam penguasaannya.
Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
- nama, bentuk sediaan, dan kekuatan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi;
- jumlah persediaan;
- tanggal, nomor dokumen, dan sumber penerimaan;
- jumlah yang diterima;
- tanggal, nomor dokumen, dan tujuan penyaluran/penyerahan;
- jumlah yang disalurkan/diserahkan;
- nomor batch dan kadaluarsa setiap penerimaan atau penyaluran/penyerahan; dan
- paraf atau identitas petugas yang ditunjuk.
Pencatatan yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuat sesuai dengan dokumen penerimaan dan dokumen Penyaluran termasuk dokumen impor, dokumen Ekspor dan/atau dokumen penyerahan.

Pasal 87

Seluruh dokumen pencatatan, dokumen penerimaan, dokumen penyaluran, dan/atau dokumen Penyerahan termasuk surat pesanan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi wajib disimpan secara terpisah dari dokumen yang lain.
Seluruh dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disimpan paling singkat 5 (lima) tahun.

Bagian Kedua Pelaporan

Pasal 88

Industri Farmasi, PBF, Instalasi Farmasi Pemerintah, Apotek, Puskesmas, Instalasi Farmasi Rumah Sakit, Instalasi Farmasi Klinik, Lembaga Ilmu Pengetahuan, dan tempat praktik mandiri dokter/dokter gigi wajib menyampaikan laporan produksi, pemasukan, penyaluran, atau Penyerahan produk jadi Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi setiap bulan kepada Kementerian Kesehatan melalui sistem elektronik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat:
- nama, bentuk sediaan, dan kekuatan Narkotika, Psikotropika, dan/atau Prekursor Farmasi;
- jumlah persediaan awal dan akhir bulan;
- tanggal, nomor dokumen, dan sumber penerimaan;
- jumlah yang diterima;
- tanggal, nomor dokumen, dan tujuan penyaluran;
- jumlah yang disalurkan atau diserahkan; dan
- nomor batch dan kadaluarsa setiap penerimaan atau Penyaluran dan persediaan awal dan akhir.
Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat setiap tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, DAN PREKURSOR FARMASI

Pasal 89

Menteri, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, Kepala BPOM, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri ini sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing.

Pasal 90

Pembinaan dan Pengawasan terhadap segala kegiatan yang berhubungan dengan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi dapat dilakukan secara terkoordinasi dan terpadu.

Pasal 91

Dalam hal pengawasan dilaksanakan oleh Kepala BPOM, tindak lanjut hasil pengawasan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

TATA CARA PEMBERIAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 92

Sanksi administratif dikenakan kepada:
- IP Psikotropika dan/atau IP Prekursor Farmasi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16;
- Industri Farmasi atau Lembaga Ilmu Pengetahuan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3);
- Industri Farmasi atau PBF milik negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19;
- PBF, Instalasi Farmasi Pemerintah, Apotek, Puskesmas, Instalasi Farmasi Rumah Sakit, Instalasi Farmasi Klinik, dan tempat praktik mandiri dokter/dokter gigi, Toko Obat, dan Lembaga Ilmu

Pengetahuan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47;

Industri Farmasi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 52 ayat (1);
- PBF yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 54 ayat (1) dan ayat (2);
- Instalasi Farmasi Pemerintah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1);
- Apotek, Instalasi Farmasi Rumah Sakit, Puskesmas, Instalasi Farmasi Klinik, dan Lembaga Ilmu Pengetahuan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1);
- tempat praktik mandiri dokter/dokter gigi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57;
- Industri Farmasi atau PBF yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1);
- Industri Farmasi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) dan ayat (2); dan
- Industri Farmasi, PBF, Instalasi Farmasi Pemerintah, Apotek, Puskesmas, Instalasi Farmasi Rumah Sakit, Instalasi Farmasi Klinik, Lembaga Ilmu Pengetahuan, Toko Obat, dan tempat praktik mandiri dokter/dokter gigi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 dan Pasal 88 ayat (1).
Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- peringatan secara tertulis;
- penghentian kegiatan sementara;
- rekomendasi pencabutan Perizinan Berusaha; dan/atau
- pencabutan Perizinan Berusaha.
Jenis sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan secara bertahap maupun tidak.

Pasal 93

Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) huruf a dikenakan dengan ketentuan:
- pertama kali melakukan pelanggaran; dan/atau
- belum menimbulkan dampak kesehatan.
Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi perintah untuk segera mematuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan paling banyak 3 (tiga) kali.

Pasal 94

Sanksi administratif berupa penghentian kegiatan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (2) huruf b dikenakan terhadap Industri Farmasi, PBF, Instalasi Farmasi Pemerintah, Apotek, Puskesmas,

Instalasi Farmasi Rumah Sakit, Instalasi Farmasi Klinik, Lembaga Ilmu Pengetahuan, Toko Obat, dan tempat praktik mandiri dokter yang tidak melaksanakan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali.

Penghentian kegiatan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan tanpa didahului dengan sanksi administratif lainnya apabila:
- ditemukan bukti permulaan yang cukup dengan sengaja mengabaikan ketentuan kewajiban; atau
- pelanggaran yang dilakukan menimbulkan dampak kesehatan.
Penghentian kegiatan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disertai dengan perintah untuk segera melaksanakan perbaikan terhadap kerugian yang ditimbulkan.

Pasal 95

Sanksi administratif berupa rekomendasi pencabutan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal

92 ayat (2) huruf c dilaksanakan dalam hal Industri Farmasi, PBF, Apotek, Instalasi Farmasi Rumah Sakit, Instalasi Farmasi Klinik, Lembaga Ilmu Pengetahuan, Toko Obat, dan tempat praktik mandiri dokter tidak dapat melakukan tindakan perbaikan setelah dikeluarkan peringatan tertulis berturut-turut sebanyak tiga kali dan penghentian kegiatan sementara dalam kurun waktu 6 (enam) bulan.

Rekomendasi pencabutan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan tanpa didahului dengan sanksi administratif lainnya apabila melakukan pelanggaran berat yang menimbulkan dampak kesehatan dan membahayakan jiwa.

(1) Rekomendasi pencabutan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disertai dengan perintah untuk segera melaksanakan perbaikan terhadap kerugian yang ditimbulkan.

Pasal 96

Sanksi administratif berupa pencabutan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (2) huruf d dilaksanakan dalam hal Industri Farmasi, PBF, Apotek, Instalasi Farmasi Rumah Sakit, Instalasi Farmasi Klinik, Lembaga Ilmu Pengetahuan, Toko Obat, dan tempat praktik mandiri dokter tidak dapat melakukan tindakan perbaikan setelah dikeluarkan peringatan tertulis berturut-turut sebanyak tiga kali dan penghentian kegiatan sementara dalam kurun waktu 6 (enam) bulan.
Pencabutan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pencabutan Perizinan Berusaha penyelenggaraan kegiatan pemanfaatan Narkotika, Psikotropika, dan/atau Prekursor Farmasi.
Pencabutan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan tanpa didahului dengan sanksi administratif lainnya apabila melakukan

pelanggaran berat yang menimbulkan dampak kesehatan dan membahayakan jiwa.

Pencabutan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penerbit Perizinan Berusaha berdasarkan rekomendasi dari Menteri, Menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang keuangan, Kepala BPOM, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangan.

Pasal 97

Setiap pemberian sanksi administratif ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang.
Keputusan sanksi administratif harus disampaikan kepada pihak yang diberi sanksi administratif paling lama 5 (lima) hari kerja sejak keputusan ditetapkan.

Pasal 98

Industri Farmasi, PBF, Apotek, Instalasi Farmasi Rumah Sakit, Instalasi Farmasi Klinik, Lembaga Ilmu Pengetahuan, Toko Obat, dan tempat praktik mandiri dokter/dokter gigi yang mendapat sanksi administratif berhak mengajukan keberatan kepada pejabat yang bersangkutan.
Pengajuan keberatan sebagaimana pada ayat (1) didasarkan atas alasan yang jelas dan disertai dengan bukti-bukti yang mendukung.
Pengajuan keberatan sebagaimana pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya keputusan sanksi administratif.
Terhadap keberatan yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pejabat yang memberikan sanksi administratif dapat melakukan pemeriksaan ulang.
Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terbukti pemohon tidak melakukan pelanggaran, maka dilakukan pencabutan sanksi administratif paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya hasil pemeriksaan ulang.

Pasal 99

Penanggung Jawab Pengangkut Narkotika dan Prekursor Farmasi pada Transito Narkotika dan Prekursor Farmasi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 28 ayat (1), PBF yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Industri Farmasi, PBF, Instalasi Farmasi Pemerintah, Apotek, Puskesmas, Instalasi Farmasi Rumah Sakit, Instalasi Farmasi Klinik, dan tempat praktik mandiri dokter/dokter Gigi, Toko Obat, dan Lembaga Ilmu Pengetahuan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 100

Dalam hal sanksi administratif berupa rekomendasi pencabutan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 95 ayat (4), tata cara pengenaan rekomendasi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 101

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, pelaksanaan pengawasan Impor dan Ekspor Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan sesuai dengan Peraturan Menteri ini mulai berlaku efektif 30 (tiga puluh) hari sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.
Pelaksanaan pengawasan Impor dan Ekspor Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi sebelum jangka waktu berlaku efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2013 tentang Impor dan Ekspor Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi.

Pasal 102

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 690/Menkes/Per/VII/1997 tentang Label dan Publikasi Psikotropika;
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 168/Menkes/Per/II/2005 Tahun 2005 tentang Prekursor Farmasi;
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2013 tentang Impor dan Ekspor Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 178);
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2014 tentang Rencana kebutuhan tahunan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 873); dan
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan, dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 74),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 103

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 6 Januari 2023

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 17 Januari 2023

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 74

LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG

NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, DAN PREKURSOR FARMASI

DAFTAR NARKOTIKA YANG DIBATASI DAN PENGAWASANNYA DILAKUKAN DI DALAM KAWASAN PABEAN (BORDER)

DAFTAR NARKOTIKA GOLONGAN I TERMASUK GARAM, ESTER DAN TURUNAN LAINNYA
No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
	12.11	Tanaman dan bagiannya (termasuk biji dan buah), yang terutama dipakai dalam pembuatan wewangian, dalam farmasi atau untuk insektisida, fungisida atau untuk tujuan yang semacam itu, segar, didinginkan, beku atau dikeringkan, baik dipotong, dihancurkan atau dijadikan bubuk maupun tidak.
1	1211.30.00	– Daun koka	Daun koka, daun yang belum atau sudah dikeringkan atau dalam bentuk serbuk dari semua tanaman genus Erythroxylon dari keluarga Erythroxylaceae yang menghasilkan kokain secara langsung atau melalui perubahan kimia.
2	1211.40.00	– Jerami poppy
	1211.90	– Lain-lain:
		– – Dari jenis yang terutama dipakai dalam farmasi:
3	1211.90.11	– – – Cannabis, dalam bentuk potongan, dihancurkan atau dalam bentuk bubuk	Tanaman ganja, semua tanaman genus genus cannabis dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis
4	1211.90.12	– – – Cannabis, bentuk lainnya

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
5	ex 1211.90.17	– – – Lain-lain, segar atau dikeringkan, dalam bentuk potongan, dihancurkan atau dalam bentuk bubuk	Tanaman Papaver Somniferum L dan semua bagian-bagiannya termasuk buah dan jeraminya, kecuali bijinya;Tanaman koka, tanaman dari semua genus Erythroxylon dari keluarga Erythroxylaceae termasuk buah dan bijinya;Tanaman KHAT (Catha edulis);Tanaman Banisteriopsis caapi dan Psychotria viridis, nama lain AYAHUASCA;Tanaman Mimosa Tenuiflora
6	Ex 1211.90.18	– – – Lain-lain, dalam bentuk potongan, dihancurkan atau dalam bentuk bubuk
7	ex 1211.90.19	– – – Lain-lain
	13.01	Lak; getah alam, damar, getah-damar dan oleoresins (misalnya, getah balsem).
	1301.90	– Lain-lain:
8	1301.90.30	– – Resin Cannabis	Tanaman ganja, semua tanaman genus genus cannabis dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis
	13.02	Sap dan ekstrak nabati; zat pektik, pektinat dan pektat; Agar-agar dan lendir serta bahan pengental lainnya, dimodifikasi maupun tidak, berasal dari produk nabati.
		– Sap dan ekstrak nabati :
	1302.11	– – Opium:

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
9	1302.11.10	– – – Pulvis opii	Opium mentah, yaitu getah yang membeku sendiri, diperoleh dari buah tanaman Papaver Somniferum L dengan atau tanpa mengalami pengolahan sekedarnya untuk pembungkus dan pengangkutan tanpa memperhatikan kadar morfinnya.Opium masak terdiri dari:candu, hasil yang diperoleh dari opium mentah melalui suatu rentetan pengolahan khususnya dengan pelarutan, pemanasan dan peragian dengan atau tanpa penambahan bahan-bahan lain, dengan maksud mengubahnya menjadi suatu ekstrak yang cocok untuk pemadatan.jicing, sisa-sisa dari candu setelah dihisap, tanpa memperhatikan apakah candu itu dicampur dengan daun atau bahan lain.jicingko, hasil yang diperoleh dari pengolahan jicing.
10	1302.11.90	– – – Lain-lain
	1302.19	– – Lain-lain:
11	1302.19.20	– – – Ekstrak dan tingtur Cannabis	Tanaman ganja, semua tanaman genus genus cannabis dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis
12	ex 1302.19.90	– – – Lain-lain	Kokain mentah, semua hasil-hasil yang diperoleh dari daun koka yang dapat diolah secara langsung untuk mendapatkan kokaina
	29.21	Senyawa berfungsi amina.
		– Monoamina aromatik dan turunannya; garamnya:
13	2921.46.00	– – Amfetamina (INN), benzfetamina (INN), deksamfetamina (INN), etilamfetamina (INN), fenkamfamina (INN), lefetamina (INN), levamfetamina	AMFETAMINA
14	DEKSAMFETAMINA
15	LEVAMFETAMINA

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
		(INN), mefenoreks (INN) dan fentermina (INN); garamnya
16	ex 2921.49.00	– – Lain-lain	ETISIKLIDINA, nama lain PCE
17	TMA
18	DIMETILAMFETAMINA, nama lain DMA
19	4-FLUOROAMFETAMINA, nama lain 4-FA, PAL-303
20	3-FLUOROAMFETAMINA, nama lain 3-FA, PAL-353
21	Ester dan turunan lainnya dari AMFETAMINA, DEKSAMFETAMINA dan LEVAMFETAMINA
22	Garam, ester dan turunan lainnya dari ETISIKLIDINA, TMA, DIMETILAMFETAMINA, 4-FLUOROAMFETAMINA dan 3-FLUOROAMFETAMINA
	29.22	Senyawa amino berfungsi oksigen.
		– Amino-naftol dan amino-fenol lainnya, selain yang mengandung lebih dari satu jenis fungsi oksigen, eter dan esternya; garamnya:
23	ex 2922.29.00	– – Lain-lain	BROLAMFETAMINA, nama lain DOB
24	DMA
25	DOET
26	PMA
27	STP, DOM
28	25B-NBOMe
29	2-CB
30	25C-NBOMe, nama lain 2C-C-NBOMe
31	DOC
32	25I-NBOMe, nama lain 2C-I-NBOMe
33	PENTEDRON
34	PMMA; p-METOKSIMETAMFETAMINA, nama lain PARA- METOKSIMETILAMFETAMINA, 4-MMA
35	2C-I, nama lain 4-IODO-2,5-DMPEA
36	2C-C, nama lain 2,5-DIMETOKSI-4- KLOROFENETILAMINA

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
37			2C-H
38	PMEA; p-METOKSIETILAMFETAMINA, nama lain PARAMETOKSIETILAMFETAMINA
39	2C-E
40	Garam, ester dan turunan lainnya dari BROLAMFETAMINA, DMA, DOET, PMA, STP, DOM, 25B- NBOMe, 2-CB, 25C-NBOMe, DOC, 25I-NBOMe, PENTEDRON, PMMA, 2C-I, 2C-C, 2C-H, PMEA dan 2C-E
		– Amino-aldehida, amino-keton dan amino-kinon, selain yang mengandung lebih dari satu jenis fungsi oksigen; garamnya:
41	ex 2922.39.00	– – Lain-lain	BUFEDRON, nama lain METILAMINO-BUTIROFENON (MABP)
42	BENZEDRON, nama lain 4-MBC
43	N-ETILHEKSEDRON, nama lain HEX-EN
44	4F-PENTEDRON, nama lain 4-FLUORO PENTEDRON, 4-FPD
45	Garam, ester dan turunan lainnya dari BUFEDRON, BENZEDRON, N-ETILHEKSEDRON dan 4F-PENTEDRON
	2922.50	– Amino-alkohol- fenol, amino-asam- fenol dan senyawa amino lainnya dengan fungsi oksigen:
46	ex 2922.50.90	– – Lain-lain	METOKSETAMINA, nama lain MXE
47	Garam, ester dan turunan lainnya dari METOKSETAMINA
48	2924.19.10		KARISOPRODOL, nama lain ISOMEPROBAMAT, SOMA, ISOBAMAT
		– Amida siklik (termasuk karbamat siklik) dan turunannya; garamnya:
	2924.29	– – Lain-lain:
49	ex 2924.29.90	– – – Lain-lain	AH-7921
50	U-47700
51	Garam, ester dan turunan lainnya dari AH-7921 dan U-47700

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
	29.30	Senyawa organo-belerang.
	2930.90	– Lain-lain:
52	ex 2930.90.90	– – Lain-lain	4-MTA
53	Garam, ester dan turunan lainnya dari 4-MTA
	29.32	Senyawa heterosiklik hanya dengan hetero atom oksigen.
		– Lain-lain:
54	2932.95.00	– -Tetrahidro- kanabinol (semua isomernya)	Tetrahydrocannabinol, dan semua isomer serta semua bentuk stereokimianya
55	Delta 9 tetrahydrocannabinol, dan semua bentuk stereokimianya
56	ex 2932.99.00	– – Lain-lain	DMHP
57	MDMA
58	MMDA
59	N-ETIL MDA
60	N-HIDROKSI MDA
61	PARAHEKSIL
62	TENAMFETAMINA, nama lain MDA
63	5-APB
64	6-APB
65	METILON, nama lain MDMC
66	4-APB
67	ETILON, nama lain bk-MDEA, MDEC
68	PENTILON, nama lain bk-METIL-K, bk-MBDP
69	EPILON, nama lain N-ETILPENTILON
70	EUTILON, nama lain bk-EBDB
71	DIBUTILON, nama lain bk-DMBDB
72	Ester dan turunan lainnya dari Tetrahydrocannabinol, dan semua isomer serta semua bentuk stereokimianya
73	Ester dan turunan lainnya dari Delta 9 tetrahydrocannabinol, dan semua bentuk stereokimianya
74	Garam, ester dan turunan lainnya dari DMHP, MDMA, MMDA, N-ETIL MDA, N-HIDROKSI MDA, PARAHEKSIL, TENAMFETAMINA, 5-APB, 6-APB, METILON, 4-APB, ETILON, PENTILON, EPILON, EUTILON dan DIBUTILON

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
	29.33	Senyawa heterosiklik hanya dengan hetero atom nitrogen.
		– Senyawa mengandung cincin piridina tidak menyatu (dihidrogenasi maupun tidak) dalam struktur:
75	2933.33.00	– – Alfentanil (INN), anileridin (INN), bezitramida (INN), bromazepam (INN), carfentanil (INN), difenoksin (INN), difenoksilat (INN), dipipanon (INN), fentanil (INN), ketobemidon (INN), metilfenidat (INN), pentazosin (INN), petidin (INN), petidin(INN) intermediate A, fensiklidin (INN) (PCP), fenoperidin (INN), pipradol (INN), piritramida (INN), propiram (INN), remifentanil (INN) dan trimeperidin (INN); garamnya	KETOBEMIDONA
76	FENSIKLIDINA, nama lain PCP
77	KARFENTANIL, nama lain 4-METOKSIKARBONILFENTANIL
78	ex 2933.34.00	– – Fentanil lainnya dan turunannya	ASETIL-ALFA-METILFENTANIL
79	ALFA-METILFENTANIL
80	BETA-HIDROKSIFENTANIL
81	BETA-HIDROKSI-3-METIL- FENTANIL
82	3-METILFENTANIL
83	PARA-FLUOROFENTANIL
84	ASETILFENTANIL
85	BUTIRFENTANIL, nama lain BUTIRILFENTANIL
86	OKFENTANIL, nama lain OKFENTANILO, OKFENTANILUM
87	AKRILOILFENTANIL, nama lain AKRILFENTANIL
88	4-FLUOROISOBUTIRFENTANIL, nama lain p-FLUOROISOBUTIRILFENTANIL, N-(4FLUOROFENIL)-2-METIL-N-[1- (2-FENETIL) PIPERIDIN-4- IL]PROPANAMIDA

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
89			PARAFLUOROBUTIRILFENTANIL, nama lain 4-FLUORO-BUTIRILFENTANIL, PARA-FLUOROBUTIRFENTANIL, 4-FLUORO-BUTIRFENTANIL, PARA-FLUORO- BUTANOILFENTANIL
90	PARAMETOKSIBUTIRILFENTANIL, nama lain 4-METOKSI- BUTIRILFENTANIL, PARA-METOKSI-BUTIRFENTANIL, 4-METOKSI-BUTIRFENTANIL, PARA-METOKSI- BUTANOILFENTANIL
91	ORTOFLUOROFENTANIL, nama lain 2-FLUOROFENTANIL, 1-FENETIL-4-l(N-PROPIONIL-2- FLUOROANILIN)PIPERIDINA
92	METOKSIASETILFENTANIL, nama lain 2-METOKSI-N-(1- FENETILPIPERIDIN-4-IL)-N– FENILASETAMIDA
93	SIKLOPROPILFENTANIL, nama lain N-(1-FENETILPIPERIDIN-4-IL)-N– FENILSIKLOPROPAN- KARBOKSAMIDA
94	CROTONILFENTANIL
95	VALERILFENTANIL
	2933.39	– – Lain-lain:
96	ex 2933.39.90	– – – Lain-lain	PEPAP
97	DIFENIDIN
98	METOKSFENIDINA, nama lain 2-MXP
99	3-METOKSFENIDINA, nama lain 3-MXP
100	4-METOKSFENIDINA, nama lain 4-MXP
101	5F-CUMIL-P7AICA, nama lain CUMIL-5F-P7AICA
102	3-METOKSIFENSIKLIDINA, nama lain 3-MeO-PCP, 3-METOKSI PCP
103	BRORPHINA
104	Ester dan turunan lainnya dari KETOBEMIDONA, FENSIKLIDINA dan KARFENTANIL
105	Garam, ester dan turunan lainnya dari ASETIL-ALFA-METILFENTANIL, ALFA-METILFENTANIL, BETA-HIDROKSIFENTANIL,

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
			BETA-HIDROKSI-3-METIL- FENTANIL, 3-METILFENTANIL, PARA-FLUOROFENTANIL, ASETILFENTANIL, BUTIRFENTANIL, OKFENTANIL, AKRILOILFENTANIL, 4-FLUOROISOBUTIRFENTANIL, PARAFLUOROBUTIRILFENTANIL, PARAMETOKSIBUTIRILFENTANIL, ORTOFLUOROFENTANIL, METOKSIASETILFENTANIL, SIKLOPROPILFENTANIL, CROTONILFENTANIL, dan VALERILFENTANIL
106	Garam, ester dan turunan lainnya dari PEPAP, DIFENIDIN, METOKSFENIDINA, 3-METOKSFENIDINA, 4-METOKSFENIDINA, 5F-CUMIL-P7AICA, 3-METOKSIFENSIKLIDINA dan BRORPHINA
		– Senyawa dalam strukturnya mengandung sistem- cincin kinolin atau isokinolin (dihidrogenasi maupun tidak), tidak disatukan lebih lanjut:
	2933.49	– – Lain-lain:
107	ex 2933.49.90	– – – Lain-lain	5-FLUORO-PB-22, nama lain 5F-PB-22, QUPIC
108	FUB-PB-22
109	Garam, ester dan turunan lainnya dari 5-FLUORO-PB-22 dan FUB-PB-22
		– Senyawa mengandung cincin pirimidina (dihidrogenasi maupun tidak) atau cincin piperazina dalam struktur:
110	2933.55.00	– – Loprazolam (INN), meklokualon (INN), metakualon (INN) dan zipeprol (INN); garamnya	MEKLOKUALON
111	METAKUALON
112	ZIPEPPROL
113	ex 2933.59.90	– – – Lain-lain	TFMPP
114	MT-45
115	1-(p-Fluorofenil)piperazin,

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
			nama lain pFPP, 4-FPP, para-Fluorofenilpiperazin
116	Ester dan turunan lainnya dari MEKLOKUALON, METAKUALON dan ZIPEPPROL
117	Garam, ester dan turunan lainnya dari TFMPP, MT-45 dan 1-(p-Fluorofenil)piperazin
		– Laktam:
118	ex 2933.79.00	– – Laktam lainnya	MDA-19 nama lain BZO-HEXOXIZID
119	Pentil-MDA-19 nama lain BZO-POXIZID, 5C-MDA-19
120	4en-Pentil MDA-19 nama lain BZO-4en-POXIZID
121	ex 2933.99.90	– – – Lain-lain	MPPP
122	ROLISIKLIDINA, nama lain PHP, PCPY
123	JWH-018
124	MPHP
125	XLR-11
126	5-FLUORO AKB 48, nama lain 5F-APINACA
127	MAM-2201
128	FUB-144, nama lain FUB-UR-144
129	AB-CHMINACA
130	AB-FUBINACA
131	FUB-AMB, nama lain AMBFUBINACA
132	AB-PINACA
133	THJ-2201
134	THJ-018
135	MAB-CHMINACA, nama lain ADB-CHMINACA
136	ADB-FUBINACA
137	MDMB-CHMICA, nama lain MMB-CHMINACA
138	5-FLUORO-ADB
139	AKB-48, nama lain APINACA
140	ALFA-METILTRIPTAMINA
141	5-MeO-MiPT
142	AM-2201, nama lain JWH-2201
143	JWH-073
144	JWH-122
145	5-KLORO AKB 48, nama lain 5-Cl-APINACA
146	5-FLUORO-AMB, nama lain 5-FLUORO-AMP, 5F-AMBPINACA
147	SDB-005
148	5-FLUORO-ADBICA
149	EMB-FUBINACA

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
150			MMB-CHMICA
151	4-FLUORO-ALFA-PVP, nama lain 4-FLUORO-PVP
152	4-KLORO-ALFA-PVP
153	4-BROMO-ALFA-PVP
154	FDU-PB-22
155	FUB-AKB-48, nama lain FUB-APINACA
156	UR-144
157	5F-MDMB-PICA, nama lain 5F-MDMB-2201
158	CUMIL-4CN-BINACA, nama lain 4-SIANO CUMIL-BUTINACA
159	5F-AB-PINACA, nama lain 5-FLUORO-AB-PINACA
160	NM-2201, nama lain CBL-2201
161	EAM-2201, nama lain 5-FLUORO-JWH-210
162	MDMB-FUBINACA, nama lain FUB-MDMB
163	MMB-FUBICA, nama lain AMB-FUBICA
164	4-Fluoro MDMB-BINACA, nama lain 4-Fluoro MDMB-BUTINACA
165	5-FLUORO NNEI, nama lain 5F-MN-24
166	5F-EMB-PINACA, nama lain 5F-AEB
167	5F-EDMB-PINACA, nama lain 5-fluoro EDMB-PINACA
168	MMB-2201, nama lain I-AMB, 5F-AMB-PICA, 5F-MMB-PICA
169	MDMB-4en PINACA, nama lain MDMB-PENINACA
170	ALFA-PHP, nama lain α-PHP, ALFA- PIRROLIDINOHEKSANOFENON, PV-7
171	ALFA-PiHP, nama lain α-PiHP, ALFA- PIRROLIDINOISOHEKSANOFENON
172	MDMB-FUBICA
173	APP-BINACA, nama lain APP-BUTINACA, N-α-(1-BUTIL-1H-INDAZOL-3- KARBONIL)FENILALANINAMIDA
174	4F-MDMB-BUTICA, nama lain 4F-MDMB-BICA, 4FBC, 4FBCA, 4F-MDMB-2201
175	5F-EMB-PICA, nama lain EMB-2201, 5F-EMB-2201
176	ADB-BUTINACA, nama lain

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
			ADB-BINACA, ADBB
177	4F-ABUTINACA, nama lain 4F-ABINACA, N-(4-fluorobutil)APINACA
178	5F-EDMB-PICA, nama lain 5F-EDMB-2201
179	ISOTONITAZENA
180	CUMIL PEGAKLONA, nama lain SGT-151
181	ADB-FUBIATA
182	MDMB-INACA
183	MDMB-BUTINACA
184	METONITAZENA
185	Garam, ester dan turunan lainnya dari MDA-19, Pentil-MDA-19 dan 4en-Pentil MDA-19
186	Garam, ester dan turunan lainnya dari MPPP, ROLISIKLIDINA, JWH-018, MPHP, XLR-11, 5-FLUORO AKB 48, MAM-2201, FUB-144, AB-CHMINACA, AB-FUBINACA, FUB-AMB, AB-PINACA, THJ-2201, THJ-018, MAB-CHMINACA, ADB-FUBINACA, MDMB-CHMICA, 5-FLUORO-ADB, AKB-48, ALFA-METILTRIPTAMINA, 5-MeO-MiPT, AM-2201, JWH-073, JWH-122, 5-KLORO AKB 48, 5-FLUORO-AMB, SDB-005, 5- FLUORO-ADBICA, EMB-FUBINACA, MMB-CHMICA, 4-FLUORO-ALFA-PVP, 4-KLORO-ALFA-PVP, BROMO-ALFA-PVP, FDU-PB-22, FUB-AKB-48, UR-144, 5F-MDMB-PICA, CUMIL-4CN-BINACA, 5F-AB-PINACA, NM-2201, EAM-2201, MDMB-FUBINACA, MMB-FUBICA, 4-Fluoro MDMB-BINACA, FLUORO NNEI, 5F-EMB-PINACA, 5F-EDMB-PINACA, MMB-2201, MDMB-4en PINACA, ALFA-PHP, ALFA-PiHP, MDMB-FUBICA, APP-BINACA, 4F-MDMB-BUTICA, 5F-EMB-PICA, ADB-BUTINACA, 4F-ABUTINACA, 5F-EDMB-PICA, ISOTONITAZENA, CUMIL PEGAKLONA, ADB-FUBIATA, MDMB-INACA, MDMB-BUTINACA dan METONITAZENA
	29.34	Asam nukleat dan

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
		garamnya, mempunyai rumus kimia tertentu maupun tidak; senyawa heterosiklik lainnya.
		– Lain-lain:
187	2934.91.00	– – Aminoreks (INN), brotizolam (INN), klotiazepam (INN), kloksazolam (INN), dekstromoramid (INN), haloksazolam (INN), ketazolam (INN), mesokarb (INN), oksazolam (INN), pemolin (INN), fendimetrazin (INN), fenmetrazin (INN) dan sufentanil (INN); garamnya	FENMETRAZINA
188	ex 2934.92.00	– – Fentanil lainnya dan turunannya	ALFA-METILTIOFENTANIL
189	3-METILTIOFENTANIL
190	TIOFENTANIL
191	FURANILFENTANIL, nama lain 2-FURANOILFENTANIL, FU-F
192	TETRAHIDROFURANILFENTANIL, nama lain TETRAHIDROFURANFENTANIL
	2934.99	– – Lain-lain:
193	ex 2934.99.90	– – – Lain-lain	4-METILAMINOREKS
194	TENOSIKLIDINA, nama lain TCP
195	MDPV, nama lain 3,4- METILENDIOKSIPIROVALERON
196	4,4’-DMAR, nama lain 4,4’-DIMETILAMINOREKS
197	METIOPROPAMINA, nama lain MPA
198	Ester dan turunan lainnya dari FENMETRAZINA
199	Garam, ester dan turunan lainnya dari ALFA-METILTIOFENTANIL, 3-METILTIOFENTANIL, TIOFENTANIL, FURANILFENTANIL dan TETRAHIDROFURANILFENTANIL
200	Garam, ester dan turunan lainnya dari 4-METILAMINOREKS, TENOSIKLIDINA, MDPV, 4,4’-DMAR dan METIOPROPAMINA
	29.39	Alkaloid, alami atau direproduksi secara sintesis, dan garam,

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
		eter, ester serta turunan lainnya.
		– Alkaloid dari opium dan turunannya; garamnya:
	2939.11	– – Konsentrat jerami poppy; buprenorfin (INN), kodein, dihidrokodein (INN), etilmorfin, etorfin (INN), heroin, hidrokodon (INN), hidromorfon (INN), morfin, nikomorfin (INN), oksikodon (INN), oksimorfon (INN), folkodin (INN), tebakon (INN) dan tebain; garamnya:
201	2939.11.10	– – – Konsentrat jerami poppy dan garamnya	Opium mentah, yaitu getah yang membeku sendiri, diperoleh dari buah tanaman Papaver Somniferum L dengan atau tanpa mengalami pengolahan sekedarnya untuk pembungkus dan pengangkutan tanpa memperhatikan kadar morfinnya.Opium masak terdiri dari:candu, hasil yang diperoleh dari opium mentah melalui suatu rentetan pengolahan khususnya dengan pelarutan, pemanasan dan peragian dengan atau tanpa penambahan bahan-bahan lain, dengan maksud mengubahnya menjadi suatu ekstrak yang cocok untuk pemadatan.jicing, sisa-sisa dari candu setelah dihisap, tanpa memperhatikan apakah candu itu dicampur dengan daun atau bahan lain.jicingko, hasil yang diperoleh dari pengolahan jicing.
202	2939.11.90	– – – Lain-lain	ETORFINA
203	HEROINA
204	ex 2939.19.00	– – – Lain-lain	Garam, ester dan turunan lainnya dari opium mentah
205	Garam, ester dan turunan lainnya

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
			dari Opium masak
206	ASETORFINA
207	DESOMORFINA
208	Ester dan turunan lainnya dari ETORFINA dan HEROINA
209	Garam, ester dan turunan lainnya dari ASETORFINA dan DESOMORFINA
		– Alkaloid dari ephedra dan turunannya; garamnya:
210	2939.45.00	– – Levo- metamfetamin, metamfetamin (INN), metamfetamin rasemat dan garamnya	LEVOMETAMFETAMINA
211	METAMFETAMINA
212	METAMFETAMINA RASEMAT
213	ex 2939.49.00	– – Lain-lain	PB-22
214	4-FLUOROMETAMFETAMINA, nama lain 4-FMA, p-FLUOROMETAMFETAMINA
215	3-FLUOROMETAMFETAMINA, nama lain 3-FMA, m-FLUOROMETAMFETAMINA
216	Ester dan turunan lainnya dari LEVOMETAMFETAMINA, METAMFETAMINA dan METAMFETAMINA RASEMAT
217	Garam, ester dan turunan lainnya dari PB-22, 4-FLUOROMETAMFETAMINA, dan 3-FLUOROMETAMFETAMINA
		– Teofilin dan aminofilin (teofilin- etilenadiamina) dan turunannya; garamnya:
218	2939.51.00	– – Fenetilin (INN) dan garamnya	FENETILINA
219	ex 2939.59.00	– – Lain-lain	Ester dan turunan lainnya dari FENETILINA
		– Alkaloid dari rye ergot dan turunan nya; garamnya:
220	ex 2939.69.00	– – Lain-lain	( + )-LISERGIDA, nama lain LSD, LSD-25
221	1P-LSD, nama lain 1-propionil-LSD, 1P-LAD
222	Garam, ester dan turunan lainnya dari ( + )-LISERGIDA dan 1P-LSD
		– Lain-lain, berasal dari tumbuhan :

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
223	2939.72.00	– – Kokain, ekgonin; garam, ester dan turunan lainnya	Kokaina, metil ester-1-bensoil ekgonina.
224	ex 2939.79.00	– – Lain-lain	DET
225	DIMETILTRIPTAMINA nama lain DMT
226	ETRIPTAMINA
227	KATINONA
228	MESKALINA
229	METKATINONA
230	PSILOSINA, PSILOTSIN
231	PSILOSIBINA
232	ETKATINONA, nama lain N-etilkatinona
233	MEFEDRON, nama lain 4-MMC
234	4-METILETKATINONA, nama lain 4-MEC
235	4-KLOROMETKATINONA, nama lain 4-CMC, KLEFEDRON
236	ALFA-PVP
237	MEXEDRON
238	4-CEC, nama lain 4-KLOROETKATINON
239	3,4-METILENDIOKSI-N– BENZILKATINONA, nama lain BMDP
240	Garam, ester dan turunan lainnya dari DET, DIMETILTRIPTAMINA, ETRIPTAMINA, KATINONA, MESKALINA, METKATINONA, PSILOSINA, PSILOTSIN, PSILOSIBINA, ETKATINONA, MEFEDRON, 4-METILETKATINONA, 4-KLOROMETKATINONA, ALFA-PVP, MEXEDRON, 4-CEC dan 3,4-METILENDIOKSI-N– BENZILKATINONA
	30.03	Obat (tidak termasuk barang dari pos 30.02, 30.05 atau 30.06) terdiri dari dua atau lebih konstituen yang telah dicampur bersama-sama untuk keperluan terapeutik atau profilaktik, tidak disiapkan dalam dosis tertentu atau tidak dalam bentuk kemasan untuk penjualan eceran.

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
		– Lain-lain, mengandung alkaloid atau turunannya:
241	ex 3003.49.00	– – Lain-lain	Sediaan opium dan/atau campuran dengan bahan lain bukan Narkotika
	30.04	Obat (tidak termasuk barang dari pos 30.02, 30.05 atau 30.06) terdiri dari produk campuran atau tidak untuk keperluan terapeutik atau profilaktik, disiapkan dalam dosis tertentu (termasuk dalam bentuk sistem pemberian transdermal) atau dalam bentuk atau kemasan untuk penjualan eceran.
		– Lain-lain, mengandung alkaloid atau turunannya:
		– – Lain-lain:
242	ex 3004.49.90	– – – Lain-lain	Sediaan opium dan/atau campuran dengan bahan lain bukan Narkotika
	38.22	Reagen diagnosa atau laboratorium pada bahan pendukung, olahan reagen diagnosa atau laboratorium pada bahan pendukung maupun tidak, disiapkan dalam bentuk kit maupun tidak, selain yang dimaksud dalam pos 30.06; bahan referensi bersertifikat.
	3822.90	– Lain-lain:
243	ex 3822.90.90	– – Lain-lain	Sediaan opium dan/atau campuran dengan bahan lain bukan Narkotika

DAFTAR NARKOTIKA GOLONGAN II TERMASUK GARAM, ESTER DAN TURUNAN LAINNYA
No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
	29.22	Senyawa amino berfungsi oksigen.
		– Amino-alkohol, selain yang mengandung lebih dari satu jenis fungsi oksigen, eter dan esternya; garamnya:
	2922.19	– – Lain-lain:
1	ex 2922.19.90	– – – Lain-lain	ALFASETILMETADOL
2	ALFAMETADOL
3	ASETILMETADOL
4	BETAMETADOL
5	BETASETILMETADOL
6	DIMEFHEPTANOL
7	DIMENOKSADOL
8	NORASIMETADOL
9	Garam, ester dan turunan lainnya dari ALFASETILMETADOL, ALFAMETADOL, ASETILMETADOL, BETAMETADOL, BETASETILMETADOL, DIMEFHEPTANOL, DIMENOKSADOL dan NORASIMETADOL
		– Amino-aldehida, amino-keton dan amino-kinon, selain yang mengandung lebih dari satu jenis fungsi oksigen; garamnya:
10	2922.31.00	– – Amfepramona (INN), metadona (INN) dan normetadona (INN); garamnya	METADONA
11	NORMETADONA
12	ex 2922.39.00	– – Lain-lain	ISOMETADONA
13	Garam, ester dan turunan lainnya dari METADONA, NORMETADONA dan ISOMETADONA
		– Asam amino, selain yang mengandung lebih dari satu jenis fungsi oksigen, dan esternya; garamnya:
14	2922.44.00	– – Tilidina (INN) dan garamnya	TILIDINA
15	ex 2922.49.00	– – Lain-lain	Ester dan turunan lainnya dari TILIDINA
	29.24	Senyawa berfungsi

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
		karboksiamida; senyawa berfungsi amida dari asam karbonat.
		– Amida siklik (termasuk karbamat siklik) dan turunannya; garamnya :
	2924.29	– – Lain-lain:
17	ex 2924.29.90	– – – Lain-lain	DIAMPROMIDA, termasuk garam, ester dan turunan lainnya
	29.26	Senyawa berfungsi nitril.
18	2926.30.00	– Fenproporex (INN) dan garamnya; metadona (INN) intermediat (4-siano- 2-dimetilamino-4,4- difenilbutana)	METADONA INTERMEDIAT
19	ex 2926.90.00	– Lain-lain	Garam, ester dan turunan lainnya dari METADONA INTERMEDIAT
	29.33	Senyawa heterosiklik hanya dengan hetero atom nitrogen.
		– Senyawa mengandung cincin piridina tidak menyatu (dihidrogenasi maupun tidak) dalam struktur:
20	2933.33.00	– – Alfentanil (INN), anileridin (INN), bezitramida (INN), bromazepam (INN), carfentanil (INN), difenoksin (INN), difenoksilat (INN), dipipanon (INN), fentanil (INN), ketobemidon (INN), metilfenidat (INN), pentazosin (INN), petidin (INN), petidin(INN) intermediate A, fensiklidin (INN) (PCP), fenoperidin (INN), pipradol (INN), piritramida (INN), propiram (INN), remifentanil (INN) dan	ALFENTANIL
21	ANILERIDINA
22	BEZITRAMIDA
23	DIFENOKSILAT
24	DIFENOKSIN
25	DIPIPANONA
26	FENOPERIDINA
27	FENTANIL
28	PETIDINA INTERMEDIATE A
29	PETIDINA
30	PIRITRAMIDA
31	TRIMEPERIDINA
32	REMIFENTANIL

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
		trimeperidin (INN); garamnya
33	ex 2933.39.90	– – – Lain-lain	ALFAMEPRODINA
34	ALFAPRODINA
35	ALLILPRODINA
36	BENZETIDIN
37	BETAMEPRODINA
38	BETAPRODINA
39	ETOKSERIDINA
40	HIDROKSIPETIDINA
41	FENAMPROMIDA
42	FENAZOSINA
43	METAZOSINA
44	NORPIPANONA
45	PETIDINA INTERMEDIATE B
46	PETIDINA INTERMEDIATE C
47	PIMINODINA
48	PROPERIDINA
49	Ester dan turunan lainnya dari ALFENTANIL, ANILERIDINA, BEZITRAMIDA, DIFENOKSILAT, DIFENOKSIN, DIPIPANONA, FENOPERIDINA, FENTANIL, PETIDINA INTERMEDIATE A, PETIDINA, PIRITRAMIDA, TRIMEPERIDINA dan REMIFENTANIL
50	Garam, ester dan turunan lainnya dari ALFAMEPRODINA, ALFAPRODINA, ALLILPRODINA, BENZETIDIN, BETAMEPRODINA, BETAPRODINA, ETOKSERIDINA, HIDROKSIPETIDINA, FENAMPROMIDA, FENAZOSINA, METAZOSINA, NORPIPANONA, PETIDINA INTERMEDIATE B, PETIDINA INTERMEDIATE C, PIMINODINA dan PROPERIDINA
		– Senyawa dalam strukturnya mengandung sistem- cincin kinolin atau isokinolin (dihidrogenasi maupun tidak), tidak disatukan lebih lanjut:
51	2933.41.00	– – Levorfanol (INN) dan garamnya	LEVORFANOL
	2933.49	– – Lain-lain:

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
52	ex 2933.49.90	– – – Lain-lain	DROTEBANOL
53	FENOMORFAN
54	LEVOFENASILMORFAN
55	LEVOMETORFAN
56	NORLEVORFANOL
57	RASEMETORFAN
58	RASEMORFAN
59	Ester dan turunan lainnya dari LEVORFANOL
60	Garam, ester dan turunan lainnya dari DROTEBANOL, FENOMORFAN, LEVOFENASILMORFAN, LEVOMETORFAN, NORLEVORFANOL, RASEMETORFAN dan RASEMORFAN
		– Senyawa mengandung cincin pirimidina (dihidrogenasi maupun tidak) atau cincin piperazina dalam struktur:
	2933.59	– – Lain-lain:
61	ex 2933.59.90	– – – Lain-lain	BENZILPIPERAZIN (BZP), N-BENZILPIPERAZIN
62	META-KLOROFENILPIPERAZIN (MCPP)
63	Garam, ester dan turunan lainnya dari BENZILPIPERAZIN (BZP), N-BENZILPIPERAZIN dan META-KLOROFENILPIPERAZIN (MCPP)
		– Lain-lain:
	2933.99	– – Lain-lain:
64	ex 2933.99.90	– – – Lain-lain	ETONITAZENA
65	KLONITAZENA
66	PROHEPTASINA
67	Garam, ester dan turunan lainnya dari ETONITAZENA, KLONITAZENA dan PROHEPTASINA
	29.34	Asam nukleat dan garamnya, mempunyai rumus kimia tertentu maupun tidak; senyawa heterosiklik lainnya.
		– Lain-lain:
68	2934.91.00	– – Aminoreks (INN),	DEKSTROMORAMIDA

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
69		brotizolam (INN), klotiazepam (INN), kloksazolam (INN), dekstromoramid (INN), haloksazolam (INN), ketazolam (INN), mesokarb (INN), oksazolam (INN), pemolin (INN), fendimetrazin (INN), fenmetrazin (INN) dan sufentanil (INN); garamnya	SUFENTANIL
	2934.99	– – Lain-lain:
70	ex 2934.99.90	– – – Lain-lain	DIETILTIAMBUTENA
71	DIMETILTIAMBUTENA
72	DIOKSAFETIL BUTIRAT
73	ETILMETILTIAMBUTENA
74	FURETIDINA
75	FENADOKSONA
76	LEVOMORAMIDA
77	MORAMIDA INTERMEDIAT
78	MORFERIDINA
79	RASEMORAMIDA
80	Ester dan turunan lainnya dari DEKSTROMORAMIDA dan SUFENTANIL
81	Garam, ester dan turunan lainnya dari DIETILTIAMBUTENA, DIMETILTIAMBUTENA, DIOKSAFETIL BUTIRAT, ETILMETILTIAMBUTENA, FURETIDINA, FENADOKSONA, LEVOMORAMIDA, MORAMIDA INTERMEDIAT, MORFERIDINA dan RASEMORAMIDA
	29.39	Alkaloid, alami atau direproduksi secara sintesis, dan garam, eter, ester serta turunan lainnya.
		– Alkaloid dari opium dan turunannya; garamnya:
	2939.11	– – Konsentrat jerami poppy; buprenorfin (INN), kodein, dihidrokodein (INN), etilmorfin, etorfin (INN), heroin, hidrokodon (INN), hidromorfon (INN), morfin, nikomorfin

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
		(INN), oksikodon (INN), oksimorfon (INN), folkodin (INN), tebakon (INN) dan tebain; garamnya:
82	2939.11.90	– – – Lain-lain	HIDROKODONA
83	HIDROMORFONA
84	MORFINA
85	NIKOMORFINA
86	OKSIKODONA
87	OKSIMORFONA
88	TEBAINA
89	TEBAKON
90	ex 2939.19.00	– – Lain-lain	BENZILMORFINA
91	DIHIDROMORFINA
92	HIDROMORFINOL
93	KODOKSIMA
94	METILDESORFINA
95	METILDIHIDROMORFINA
96	METOPON
97	MIROFINA
98	MORFINA-N-OKSIDA
99	Morfin metobromida dan turunan morfina nitrogen pentafalent lainnya termasuk bagian turunan morfina-N-oksida, salah satunya kodeina-N-oksida
100	NORMORFINA
101	DIHIDROETORFIN
102	ORIPAVIN
103	Ester dan turunan lainnya dari HIDROKODONA, HIDROMORFONA, MORFINA, NIKOMORFINA, OKSIKODONA, OKSIMORFONA, TEBAINA dan TEBAKON
104	Garam, ester dan turunan lainnya dari BENZILMORFINA, DIHIDROMORFINA, HIDROMORFINOL, KODOKSIMA, METILDESORFINA, METILDIHIDROMORFINA, METOPON, MIROFINA, MORFINA-N-OKSIDA, Morfin metobromida serta turunan morfina nitrogen pentafalent lainnya, NORMORFINA, DIHIDROETORFIN dan ORIPAVIN
		– Lain-lain, berasal dari tumbuhan:
105	2939.72.00	– – Kokain, ekgonin; garam, ester dan turunan lainnya	Ekgonina, termasuk ester dan derivatnya yang setara dengan ekgonina dan kokaina.

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
	30.03	Obat (tidak termasuk barang dari pos 30.02, 30.05 atau 30.06) terdiri dari dua atau lebih konstituen yang telah dicampur bersama-sama untuk keperluan terapeutik atau profilaktik, tidak disiapkan dalam dosis tertentu atau tidak dalam bentuk kemasan untuk penjualan eceran.
		– Lain-lain, mengandung alkaloid atau turunannya:
106	ex 3003.49.00	– – Lain-lain	Sediaan obat yang mengandung morfin atau turunannya
107	ex 3003.90.00	– Lain-lain	Sediaan obat yang mengandung Fentanil; Hidromorfona; Oksikodona; Petidina; Sufentanil; Remifentanil; Metadona dan/atau campuran dengan bahan lain bukan Narkotika
	30.04	Obat (tidak termasuk barang dari pos 30.02, 30.05 atau 30.06) terdiri dari produk campuran atau tidak untuk keperluan terapeutik atau profilaktik, disiapkan dalam dosis tertentu (termasuk dalam bentuk sistem pemberian transdermal) atau dalam bentuk atau kemasan untuk penjualan eceran.
		– Lain-lain, mengandung alkaloid atau turunannya:
		– – Lain-lain :
		– – – Mengandung morfin atau turunannya:
108	3004.49.11	– – – – Dari jenis untuk pemakaian oral atau untuk suntikan	Sediaan obat yang mengandung morfin atau turunannya

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
109	3004.49.19	– – – – Lain-lain
110	ex 3004.90.99	– – – – Lain-lain	Sediaan obat yang mengandung Fentanil; Hidromorfona; Oksikodona; Petidina; Sufentanil; Remifentanil; Metadona dan/atau campuran dengan bahan lain bukan Narkotika

DAFTAR NARKOTIKA GOLONGAN III TERMASUK GARAM, ESTER DAN TURUNAN LAINNYA
No.	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
	29.14	Keton dan kinon, dengan fungsi oksigen lainnya maupun tidak, dan turunan halogenasi, sulfonasi, nitrasi atau nitrosasinya.
1	ex 2914.50.00	– Keton-fenol dan keton dengan fungsi oksigen lainnya	CB 13, nama lain CRA 13 atau SAB-378
	29.22	Senyawa amino berfungsi oksigen.
		– Amino-alkohol, selain yang mengandung lebih dari satu jenis fungsi oksigen, eter dan esternya; garamnya :
2	2922.14.00	– – Dekstropropoksifena (INN) dan garamnya	DEKSTROPROPOKSIFENA
	2922.19	– – Lain-lain:
3	ex 2922.19.90	– – – Lain-lain	Ester dan turunan lainnya dari DEKSTROPROPOKSIFENA
	29.33	Senyawa heterosiklik hanya dengan hetero atom nitrogen.
		– Senyawa mengandung cincin piridina tidak menyatu (dihidrogenasi maupun tidak) dalam struktur:
4	2933.33.00	– – Alfentanil (INN), anileridin (INN), bezitramida (INN), bromazepam (INN), carfentanil (INN), difenoksin (INN), difenoksilat (INN), dipipanon (INN),	PROPIRAM

No.	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
		fentanil (INN), ketobemidon (INN), metilfenidat (INN), pentazosin (INN), petidin (INN), petidin(INN) intermediate A, fensiklidin (INN) (PCP), fenoperidin (INN), pipradol (INN), piritramida (INN), propiram (INN), remifentanil (INN) dan trimeperidin (INN); garamnya
	2933.39	– Lain-lain:
5	ex 2933.39.90	– – – Lain-lain	Ester dan turunan lainnya dari PROPIRAM
	29.39	Alkaloid, alami atau direproduksi secara sintesis, dan garam, eter, ester serta turunan lainnya.
		– Alkaloid dari opium dan turunannya; garamnya:
	2939.11	– – Konsentrat jerami poppy; buprenorfin (INN), kodein, dihidrokodein (INN), etilmorfin, etorfin (INN), heroin, hidrokodon (INN), hidromorfon (INN), morfin, nikomorfin (INN), oksikodon (INN), oksimorfon (INN), folkodin (INN), tebakon (INN) dan tebain; garamnya:
6	2939.11.90	– – – Lain-lain	DIHIDROKODEINA
7	ETILMORFINA
8	KODEINA
9	POLKODINA
10	BUPRENORFINA
11	ex 2939.19.00		ASETILDIHIDROKODEINA
12	NIKODIKODINA
13	NIKOKODINA
14	NORKODEINA
15	Ester dan turunan lainnya dari DIHIDROKODEINA, ETILMORFINA, KODEINA, POLKODINA dan BUPRENORFINA

No.	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
16			Garam, ester dan turunan lainnya dari ASETILDIHIDROKODEINA, NIKODIKODINA, NIKOKODINA dan NORKODEINA
	30.03	Obat (tidak termasuk barang dari pos 30.02, 30.05 atau 30.06) terdiri dari dua atau lebih konstituen yang telah dicampur bersama-sama untuk keperluan terapeutik atau profilaktik, tidak disiapkan dalam dosis tertentu atau tidak dalam bentuk kemasan untuk penjualan eceran.
17	ex 3003.90.00	– Lain-lain	Campuran atau sediaan difenoksin dengan bahan lain bukan narkotika
18	Campuran atau sediaan difenoksilat dengan bahan lain bukan narkotika
19	Sediaan obat yang mengandung Kodeina; Buprenorfina; dan/atau campuran dengan bahan lain bukan Narkotika
	30.04	Obat (tidak termasuk barang dari pos 30.02, 30.05 atau 30.06) terdiri dari produk campuran atau tidak untuk keperluan terapeutik atau profilaktik, disiapkan dalam dosis tertentu (termasuk dalam bentuk sistem pemberian transdermal) atau dalam bentuk atau kemasan untuk penjualan eceran.
	3004.90	– Lain-lain:
		– – Lain-lain:
		– – – Lain-lain:
20	ex 3004.90.99	– – – – Lain-lain	Campuran atau sediaan difenoksin dengan bahan lain bukan narkotika
21	Campuran atau sediaan difenoksilat dengan bahan lain

No.	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
			bukan narkotika
22	Sediaan obat yang mengandung Kodeina; Buprenorfina; dan/atau campuran dengan bahan lain bukan Narkotika

DAFTAR PSIKOTROPIKA YANG DIBATASI DAN PENGAWASANNYA DILAKUKAN DI DALAM KAWASAN PABEAN (BORDER)

DAFTAR PSIKOTROPIKA GOLONGAN I TERMASUK GARAM, ESTER DAN TURUNAN LAINNYA
No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
	29.22	Senyawa amino berfungsi oksigen.
		– Amino-aldehida, amino-keton dan amino-kinon, selain yang mengandung lebih dari satu jenis fungsi oksigen; garamnya:
1	ex 2922.39.00	– – Lain-lain	DESKLOROKETAMIN dan semua isomer serta semua bentuk stereokimianya
2	2F-DESKLOROKETAMIN, nama lain 2-FDCK, 2-Fluorodeskloroketamin, 2-FIuoro-2’-Okso-PCM
3	Garam, ester dan turunan lainnya dari DESKLORO-KETAMIN dan 2F-DESKLOROKETAMIN
	29.33	Senyawa heterosiklik hanya dengan hetero atom nitrogen.
		– Lain-lain:
	2933.99	– – Lain-lain:
4	ex 2933.99.90	– – – Lain-lain	FLUBROMAZOLAM
5	FLUALPRAZOLAM
6	KLONAZOLAM
7	Garam, ester dan turunan lainnya dari FLUBROMAZOLAM, FLUALPRAZOLAM dan KLONAZOLAM

DAFTAR PSIKOTROPIKA GOLONGAN II TERMASUK GARAM, ESTER DAN TURUNAN LAINNYA
No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
	29.22	Senyawa amino berfungsi oksigen.
		– Asam amino, selain yang mengandung lebih dari satu jenis fungsi oksigen, dan esternya; garamnya:
1	ex 2922.49.00	– – Lain-lain	AMINEPTINA
2	Garam, ester dan turunan lainnya dari AMINEPTINA

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
	29.33	Senyawa heterosiklik hanya dengan hetero atom nitrogen.
		– Senyawa mengandung cincin piridina tidak menyatu (dihidrogenasi maupun tidak) dalam struktur:
3	2933.33.00	– – Alfentanil (INN), anileridin (INN), bezitramida (INN), bromazepam (INN), carfentanil (INN), difenoksin (INN), difenoksilat (INN), dipipanon (INN), fentanil (INN), ketobemidon (INN), metilfenidat (INN), pentazosin (INN), petidin (INN), petidin(INN) intermediate A, fensiklidin (INN) (PCP), fenoperidin (INN), pipradol (INN), piritramida (INN), propiram (INN), remifentanil (INN) dan trimeperidin (INN); garamnya	METILFENIDAT
	2933.39	– – Lain-lain:
4	ex 2933.39.90	– – – Lain-lain	ETILFENIDAT
5	Ester dan turunan lainnya dari METILFENIDAT
6	Garam, ester dan turunan lainnya dari ETILFENIDAT
		– Senyawa mengandung cincin pirimidina (dihidrogenasi maupun tidak) atau cincin piperazina dalam struktur:
7	2933.53.00	– – Alobarbital (INN), amobarbital (INN), barbital (INN), butalbital (INN), butobarbital, siklobarbital (INN), metilfenobarbital	SEKOBARBITAL

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
		(INN), pentobarbital (INN), fenobarbital (INN), sekbutabarbital (INN), sekobarbital (INN) dan vinilbital (INN); garamnya
	2933.59	– – Lain-lain:
8	ex 2933.59.90	– – – Lain-lain	Ester dan turunan lainnya dari SEKOBARBITAL
		– Lain-lain:
	2933.99	– – Lain-lain:
9	ex 2933.99.90	– – – Lain-lain	DICLAZEPAM
10	Garam, ester dan turunan lainnya dari DICLAZEPAM
	29.34	Asam nukleat dan garamnya, mempunyai rumus kimia tertentu maupun tidak; senyawa heterosiklik lainnya.
		– Lain-lain:
	2934.99	– – Lain-lain:
11	ex 2934.99.90	– – – Lain-lain	ETIZOLAM
12	Garam, ester dan turunan lainnya dari ETIZOLAM
	30.03	Obat (tidak termasuk barang dari pos 30.02, 30.05 atau 30.06) terdiri dari dua atau lebih konstituen yang telah dicampur bersama-sama untuk keperluan terapeutik atau profilaktik, tidak disiapkan dalam dosis tertentu atau tidak dalam bentuk kemasan untuk penjualan eceran.
13	ex 3003.90.00	– Lain-lain	Sediaan obat yang mengandung Metilfenidat dan/atau campuran dengan bahan lain bukan Psikotropika
	30.04	Obat (tidak termasuk barang dari pos 30.02, 30.05 atau 30.06) terdiri dari produk campuran atau tidak untuk keperluan terapeutik atau profilaktik, disiapkan dalam

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
		dosis tertentu (termasuk dalam bentuk sistem pemberian transdermal) atau dalam bentuk atau kemasan untuk penjualan eceran.
	3004.90	– Lain-lain:
		– – Lain-lain:
		– – – Lain-lain:
14	ex 3004.90.99	– – – – Lain-lain	Sediaan obat yang mengandung Metilfenidat dan/atau campuran dengan bahan lain bukan Psikotropika

DAFTAR PSIKOTROPIKA GOLONGAN III TERMASUK GARAM, ESTER DAN TURUNAN LAINNYA
No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
	29.25	Senyawa berfungsi karboksiimida (termasuk sakarin dan garamnya) dan senyawa berfungsi imina.
		– Imida dan turunannya; garamnya:
1	2925.12.00	– – Glutetimida (INN)	GLUTETIMIDA
2	ex 2925.19.00	– – Lain-lain	Garam, ester dan turunan lainnya dari GLUTETIMIDA
	29.33	Senyawa heterosiklik hanya dengan hetero atom nitrogen.
		– Senyawa mengandung cincin piridina tidak menyatu (dihidrogenasi maupun tidak) dalam struktur:
3	2933.33.00	– – Alfentanil (INN), anileridin (INN), bezitramida (INN), bromazepam (INN), carfentanil (INN), difenoksin (INN), difenoksilat (INN), dipipanon (INN), fentanil (INN), ketobemidon (INN), metilfenidat (INN),	PENTAZOSINA

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
		pentazosin (INN), petidin (INN), petidin(INN) intermediate A, fensiklidin (INN) (PCP), fenoperidin (INN), pipradol (INN), piritramida (INN), propiram (INN), remifentanil (INN) dan trimeperidin (INN); garamnya
	2933.39	– – Lain-lain:
4	ex 2933.39.90	– – – Lain-lain	Ester dan turunan lainnya dari PENTAZOSINA
		– Senyawa mengandung cincin pirimidina (dihidrogenasi maupun tidak) atau cincin piperazina dalam struktur:
5	2933.53.00	– – Alobarbital (INN), amobarbital (INN), barbital (INN), butalbital (INN), butobarbital, siklobarbital (INN), metilfenobarbital (INN), pentobarbital (INN), fenobarbital (INN), sekbutabarbital (INN), sekobarbital (INN) dan vinilbital (INN); garamnya	AMOBARBITAL
6	BUTALBITAL
7	PENTOBARBITAL
8	SIKLOBARBITAL
	2933.59	– – Lain-lain:
9	ex 2933.59.90	– – – Lain-lain	Ester dan turunan lainnya dari AMOBARBITAL, BUTALBITAL, PENTOBARBITAL dan SIKLOBARBITAL
		– Lain-lain:
10	2933.91.00	– – Alprazolam (INN), kamazepam (INN), klordiazepoksid (INN), klonazepam (INN), klorazepat, delorazepam (INN), diazepam (INN), estazolam (INN), etil loflazepat (INN), fludiazepam (INN), flunitrazepam (INN), flurazepam (INN),	FLUNITRAZEPAM

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
		halazepam (INN), lorazepam (INN), lormetazepam (INN), mazindol (INN), medazepam (INN), midazolam (INN), nimetazepam (INN), nitrazepam (INN), nordazepam (INN), oxazepam (INN), pinazepam (INN), prazepam (INN), pirovaleron (INN), temazepam (INN), tetrazepam (INN) dan triazolam (INN); garamnya
	2933.99	– – Lain-lain:
11	ex 2933.99.90	– – – Lain-lain	Ester dan turunan lainnya dari FLUNITRAZEPAM
	29.39	Alkaloid, alami atau direproduksi secara sintesis, dan garam, eter, ester serta turunan lainnya.
		– Alkaloid dari ephedra dan turunannya; garamnya:
12	2939.43.00	– – Katin (INN) dan garamnya	KATINA, nama lain (+)-norpseudo-efedrina
13	ex 2939.49.00	– – Lain-lain	Ester dan turunan lainnya dari KATINA

DAFTAR PSIKOTROPIKA GOLONGAN IV TERMASUK GARAM, ESTER DAN TURUNAN LAINNYA
No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
	29.05	Alkohol asiklik dan turunan halogenasi, sulfonasi, nitrasi atau nitrosasinya.
		– Turunan halogenasi, sulfonasi, nitrasi atau nitrosasi dari alkohol asiklik:
1	2905.51.00	– – Etklorvinol (INN)	ETKLORVINOL
2	ex 2905.59.00	– – Lain-lain	Garam, ester dan turunan lainnya dari ETKLORVINOL
	29.21	Senyawa berfungsi amina.
		– Monoamina aromatik dan turunannya;

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
		garamnya:
3	2921.46.00	– – Amfetamina (INN), benzfetamina (INN), deksamfetamina (INN), etilamfetamina (INN), fenkamfamina (INN), lefetamina (INN), levamfetamina (INN), mefenoreks (INN) dan fentermina (INN); garamnya	BENZFETAMINA
4	ETILAMFETAMINA, nama lain N-Etilamfetamina
5	FENCAMFAMINA
6	FENTERMINA
7	LEFETAMINA, nama lain SPA
8	MEFENOREKS
9	ex 2921.49.00	– – Lain-lain	Ester dan turunan lainnya dari BENZFETAMINA, ETILAMFETAMINA, FENCAMFAMINA, FENTERMINA, LEFETAMINA dan MEFENOREKS
	29.22	Senyawa amino berfungsi oksigen.
		– Amino-aldehida, amino-keton dan amino-kinon, selain yang mengandung lebih dari satu jenis fungsi oksigen; garamnya:
10	2922.31.00	– – Amfepramona (INN), metadona (INN) dan normetadona (INN); garamnya	AMFEPRAMONA, nama lain Dietilpropion
11	ex 2922.39.00	– – Lain-lain	Ester dan turunan lainnya dari AMFEPRAMONA
	29.24	Senyawa berfungsi karboksiamida; senyawa berfungsi amida dari asam karbonat.
		– Amida asiklik (termasuk karbamat asiklik) dan turunannya; garamnya:
12	2924.11.00	– – Meprobamat (INN)	MEPROBAMAT
	2924.19	– – Lain-lain:
13	ex 2924.19.90	– – – Lain-lain	Garam, ester dan turunan lainnya dari MEPROBAMAT
		– Amida siklik (termasuk karbamat siklik) dan turunannya; garamnya:
14	2924.24.00	– – Etinamat (INN)	ETINAMAT
	2924.29	– – Lain-lain:
15	ex 2924.29.90	– – – Lain-lain	Garam, ester dan turunan lainnya

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
			dari ETINAMAT
	29.26	Senyawa berfungsi nitril.
16	2926.30.00	– Fenproporex (INN) dan garamnya; metadona (INN) intermediat (4-siano- 2-dimetilamino-4,4- difenilbutana)	FENPROPOREKS
17	ex 2926.90.00	– Lain-lain	Ester dan turunan lainnya dari FENPROPOREKS
	29.33	Senyawa heterosiklik hanya dengan hetero atom nitrogen.
		– Senyawa mengandung cincin piridina tidak menyatu (dihidrogenasi maupun tidak) dalam struktur:
18	2933.33.00	– – Alfentanil (INN), anileridin (INN), bezitramida (INN), bromazepam (INN), carfentanil (INN), difenoksin (INN), difenoksilat (INN), dipipanon (INN), fentanil (INN), ketobemidon (INN), metilfenidat (INN), pentazosin (INN), petidin (INN), petidin(INN) intermediate A, fensiklidin (INN) (PCP), fenoperidin (INN), pipradol (INN), piritramida (INN), propiram (INN), remifentanil (INN) dan trimeperidin (INN); garamnya	BROMAZEPAM
19	PIPRADROL
	2933.39	– – Lain-lain:
20	ex 2933.39.90	– – – Lain-lain	Ester dan turunan lainnya dari BROMAZEPAM dan PIPRADROL
		– Senyawa mengandung cincin pirimidina (dihidrogenasi maupun tidak) atau cincin piperazina

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
		dalam struktur:
21	2933.53.00	– – Alobarbital (INN), amobarbital (INN), barbital (INN), butalbital (INN), butobarbital, siklobarbital (INN), metilfenobarbital (INN), pentobarbital (INN), fenobarbital (INN), sekbutabarbital (INN), sekobarbital (INN) dan vinilbital (INN); garamnya	ALLOBARBITAL
22	BARBITAL
23	BUTOBARBITAL
24	FENOBARBITAL
25	METILFENOBARBITAL
26	SEKBUTABARBITAL
27	VINILBITAL
28	2933.55.00	– – Loprazolam (INN), meklokualon (INN), metakualon (INN) dan zipeprol (INN); garamnya	LOPRAZOLAM
	2933.59	– – Lain-lain:
29	ex 2933.59.90	– – – Lain-lain	Ester dan turunan lainnya dari ALLOBARBITAL, BARBITAL, BUTOBARBITAL, FENOBARBITAL, METILFENOBARBITAL, SEKBUTABARBITAL, VINILBITAL dan LOPRAZOLAM
		– Laktam:
30	2933.72.00	– – Klobasam (INN) dan metiprilon (INN)	KLOBAZAM
31	METIPRILON
		– Lain-lain:
32	2933.91.00	– – Alprazolam (INN), kamazepam (INN), klordiazepoksid (INN), klonazepam (INN), klorazepat, delorazepam (INN), diazepam (INN), estazolam (INN), etil loflazepat (INN), fludiazepam (INN), flunitrazepam (INN), flurazepam (INN), halazepam (INN), lorazepam (INN), lormetazepam (INN), mazindol (INN), medazepam (INN), midazolam (INN), nimetazepam (INN), nitrazepam (INN), nordazepam (INN), oxazepam (INN), pinazepam (INN),	ALPRAZOLAM
33	DELORAZEPAM
34	DIAZEPAM
35	ESTAZOLAM
36	ETIL LOFLAZEPAT
37	FLUDIAZEPAM
38	FLURAZEPAM
39	HALAZEPAM
40	KAMAZEPAM
41	KLONAZEPAM
42	KLORAZEPAT
43	KLORDIAZEPOKSIDA
44	LORAZEPAM
45	LORMETAZEPAM
46	MAZINDOL
47	MEDAZEPAM
48	MIDAZOLAM
49	NIMETAZEPAM
50	NITRAZEPAM
51	NORDAZEPAM
52	OKSAZEPAM

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
53		prazepam (INN), pirovaleron (INN), temazepam (INN), tetrazepam (INN) dan triazolam (INN); garamnya	PINAZEPAM
54	PIROVALERONA
55	PRAZEPAM
56	TEMAZEPAM
57	TETRAZEPAM
58	TRIAZOLAM
	2933.99	– – Lain-lain:
59	ex 2933.99.90	– – – Lain-lain	ZOLPIDEM
60	FENAZEPAM
61	Garam, ester dan turunan lainnya dari KLOBAZAM, METIPRILON, ZOLPIDEM dan FENAZEPAM
62	Ester dan turunan lainnya dari ALPRAZOLAM, DELORAZEPAM, DIAZEPAM, ESTAZOLAM, ETIL LOFLAZEPAT, FLUDIAZEPAM, FLURAZEPAM, HALAZEPAM, KAMAZEPAM, KLONAZEPAM, KLORAZEPAT, KLORDIAZEPOKSIDA, LORAZEPAM, LORMETAZEPAM, MAZINDOL, MEDAZEPAM, MIDAZOLAM, NIMETAZEPAM, NITRAZEPAM, NORDAZEPAM, OKSAZEPAM, PINAZEPAM, PIROVALERONA, PRAZEPAM, TEMAZEPAM, TETRAZEPAM dan TRIAZOLAM
	29.34	Asam nukleat dan garamnya, mempunyai rumus kimia tertentu maupun tidak; senyawa heterosiklik lainnya.
		– Lain-lain:
63	2934.91.00	– – Aminoreks (INN), brotizolam (INN), klotiazepam (INN), kloksazolam (INN), dekstromoramid (INN), haloksazolam (INN), ketazolam (INN), mesokarb (INN), oksazolam (INN), pemolin (INN), fendimetrazin (INN), fenmetrazin (INN) dan sufentanil (INN); garamnya	AMINOREKS
64	BROTIZOLAM
65	FENDIMETRAZINA
66	HALOKSAZOLAM
67	KETAZOLAM
68	KLOKSAZOLAM
69	KLOTIAZEPAM
70	MESOKARB
71	OKSAZOLAM
72	PEMOLINA
	2934.99	– – Lain-lain:
73	ex 2934.99.90	– – – Lain-lain	Ester dan turunan lainnya dari

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
			AMINOREKS, BROTIZOLAM, FENDIMETRAZINA, HALOKSAZOLAM, KETAZOLAM, KLOKSAZOLAM, KLOTIAZEPAM, MESOKARB, OKSAZOLAM dan PEMOLINA
	30.03	Obat (tidak termasuk barang dari pos 30.02, 30.05 atau 30.06) terdiri dari dua atau lebih konstituen yang telah dicampur bersama-sama untuk keperluan terapeutik atau profilaktik, tidak disiapkan dalam dosis tertentu atau tidak dalam bentuk kemasan untuk penjualan eceran.
74	ex 3003.90.00	– Lain-lain	Sediaan obat yang mengandung Alprazolam; Amfepramona; Bromazepam; Clobazam; Clonazepam; Chlordiazepoxide; Diazepam; Estazolam; Lorazepam; Midazolam; Nimetazepam; Phenobarbital; Zolpidem dan/atau campuran dengan bahan lain bukan Psikotropika
	30.04	Obat (tidak termasuk barang dari pos 30.02, 30.05 atau 30.06) terdiri dari produk campuran atau tidak untuk keperluan terapeutik atau profilaktik, disiapkan dalam dosis tertentu (termasuk dalam bentuk sistem pemberian transdermal) atau dalam bentuk atau kemasan untuk penjualan eceran.
	3004.90	– Lain-lain:
		– – Lain-lain:
		– – – Lain-lain:
75	ex 3004.90.99	– – – – Lain-lain	Sediaan obat yang mengandung Alprazolam; Amfepramona; Bromazepam; Clobazam; Clonazepam; Chlordiazepoxide;

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
			Diazepam; Estazolam; Lorazepam; Midazolam; Nimetazepam; Phenobarbital; Zolpidem dan/atau campuran dengan bahan lain bukan Psikotropika

DAFTAR PREKURSOR FARMASI YANG DIBATASI DAN PENGAWASANNYA DILAKUKAN DI DALAM KAWASAN PABEAN (BORDER)

No	Pos Tarif/HS	Uaraian Barang	Keterangan
	28.41	Garam dari asam oksometalik atau asam peroksometalik.
		– Manganit, manganat dan permanganat:
1	2841.61.00	– – Kalium permanganat
	29.39	Alkaloid, alami atau direproduksi secara sintesis, dan garam, eter, ester serta turunan lainnya.
		– Alkaloid dari ephedra dan turunannya; garamnya:
2	2939.41.00	– – Efedrin dan garamnya
3	2939.42.00	– – Pseudoefedrin (INN) dan garamnya
4	2939.44.00	– – Norefedrin dan garamnya	nama lain Fenilpropanolamin dan garamnya
		– Alkaloid dari rye ergot dan turunannya; garamnya:
5	2939.61.00	– – Ergometrin (INN) dan garamnya
6	2939.62.00	– – Ergotamin (INN) dan garamnya
	30.03	Obat (tidak termasuk barang dari pos 30.02, 30.05 atau 30.06) terdiri dari dua atau lebih konstituen yang telah dicampur bersama-sama untuk keperluan terapeutik atau profilaktik, tidak disiapkan dalam dosis tertentu atau tidak dalam bentuk kemasan untuk penjualan eceran.
		– Lain-lain, mengandung alkaloid atau turunannya:
7	3003.41.00	– – Mengandung efedrin atau garamnya	Sediaan obat yang mengandung Efedrin atau garamnya

No	Pos Tarif/HS	Uaraian Barang	Keterangan
8	3003.42.00	– – Mengandung pseudoefedrin (INN) atau garamnya	Sediaan obat yang mengandung Pseudoefedrin (INN) atau garamnya
9	3003.43.00	– – Mengandung norefedrin atau garamnya	Sediaan obat yang mengandung Norefedrin atau garamnya
10	ex 3003.49.00	– – Lain-lain	Sediaan obat yang mengandung Ergometrin atau garamnya; Sediaan obat yang mengandung Ergotamin atau garamnya
	30.04	Obat (tidak termasuk barang dari pos 30.02, 30.05 atau 30.06) terdiri dari produk campuran atau tidak untuk keperluan terapeutik atau profilaktik, disiapkan dalam dosis tertentu (termasuk dalam bentuk sistem pemberian transdermal) atau dalam bentuk atau kemasan untuk penjualan eceran.
		– Lain-lain, mengandung alkaloid atau turunannya:
11	3004.41.00	– – Mengandung efedrin atau garamnya	Sediaan obat yang mengandung Efedrin atau garamnya
12	3004.42.00	– – Mengandung pseudoefedrin (INN) atau garamnya	Sediaan obat yang mengandung Pseudoefedrin (INN) atau garamnya
13	3004.43.00	– – Mengandung norefedrin atau garamnya	Sediaan obat yang mengandung Norefedrin atau garamnya
14	ex 3004.49.90	– – Lain-lain	Sediaan obat yang mengandung Ergometrin atau garamnya; Sediaan obat yang mengandung Ergotamin atau garamnya

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

LAMPIRAN II

PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG

NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, DAN PREKURSOR FARMASI

BENTUK GAMBAR LABEL NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, DAN PREKURSOR FARMASI DALAM BENTUK OBAT JADI

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

BENTUK GAMBAR LABEL NARKOTIKA
BENTUK GAMBAR LABEL PSIKOTROPIKA
BENTUK GAMBAR LABEL PREKURSOR FARMASI DALAM BENTUK OBAT JADI GOLONGAN OBAT BEBAS TERBATAS
BENTUK GAMBAR LABEL PREKURSOR FARMASI DALAM BENTUK OBAT JADI GOLONGAN OBAT KERAS

Permenkes No 5 Tahun 2023 : Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi

Related Articles

Share this:

Like this:

Related

About farset

Check Also