Navigate
X

Daftar Lengkap Regulasi Kefarmasian yang Wajib Diketahui Apoteker

GudangIlmuFarmasi – Tenaga kefarmasian yakni tenaga teknis kefarmasian dan apoteker wajib mengikuti dan mengetahui peraturan terbaru yang dikeluarkan pemerintah terkait regulasi kefarmasian. Dalam halaman ini akan berisi “Daftar Lengkap Regulasi Kefarmasian yang Wajib Diketahui Apoteker“.

Klik daftar regulasi yang ingin didownload/diunggah yang bersumber dari situs resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan (Dirjen Binfar dan Alkes) Kementrian Kesehatan (Kemenkes ) RI.

Aturan dibawah ini diupdate pada 23 Januari 2017

  1. Undang-undang (UU),
  2. Peraturan Pemerintah (PP),
  3. Peraturan Presiden (Perpres),
  4. Keputusan Presiden (Keppres),
  5. Instruksi Presiden (Inpres),
  6. Peraturan Menteri Kesehatan (PMK/Permenkes),
  7. Keputusan Menteri Kesehatan (Kepmenkes).
  8. Surat Edaran (SE)

Daftar Isi

Undang-undang (UU),

Jenis
Nomor
Tahun
Tentang
Status
Unduh
UU 36 2014 Tenaga Kesehatan mencabut Pasal 4 ayat (2), Pasal 17, Pasal 20 ayat (4), dan Pasal 21 UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
UU 18 2014 Kesehatan Jiwa
UU 24 2011 Badan Penyelenggara Jaminan Sosial mencabut UU No. 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja
UU 44 2009 Rumah Sakit
UU 36 2009 Kesehatan mencabut UU No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan
UU 35 2009 Narkotika
UU 14 2008 Keterbukaan Informasi Publik
UU 40 2004 Sistem Jaminan Sosial Nasional
UU 29 2004 Praktik Kedokteran Pasal 4 ayat (2), Pasal 17, Pasal 20 ayat (4), dan Pasal 21 dicabut oleh UU No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
UU 5 1997 Psikotropika Lampiran mengenai jenis Psikotropika Golongan I dan Golongan II dicabut oleh UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
UU 419 (Stb) 1948 Obat Keras

Klik daftar regulasi yang ingin didownload/diunggah yang bersumber dari situs resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan (Dirjen Binfar dan Alkes).

Aturan dibawah ini diupdate pada 23 Januari 2017

  1. Undang-undang (UU),
  2. Peraturan Pemerintah (PP),
  3. Peraturan Presiden (Perpres),
  4. Keputusan Presiden (Keppres),
  5. Instruksi Presiden (Inspres),
  6. Peraturan Menteri Kesehatan (PMK/Permenkes),
  7. Keputusan Menteri Kesehatan (Kepmenkes).
  8. Surat Edaran (SE)

Peraturan Pemerintah (PP),

Jenis
Nomor
Tahun
Tentang
Status
Unduh
PP 103 2014 Pelayanan Kesehatan Tradisional
PP 46 2014 Sistem Informasi Kesehatan
PP 40 2013 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
PP 21 2013 Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kesehatan
PP 109 2012 Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan
PP 25 2011 Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika
PP 7 2011 Pelayanan Darah
PP 44 2010 Prekursor
PP 51 2009 Pekerjaan Kefarmasian mencabut PP No. 26 Tahun 1965 tentang Apotik (+ PP 25 Tahun 1980) serta PP No. 41 Tahun 1990 tentang Masa Bakti Dan Izin Kerja Apoteker
PP 21 2008 Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
PP 38 2007 Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi Dan Pemerintahan Kabupaten-Kota
PP 8 2006 Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
PP 24 2005 Standar Akuntansi Pemerintahan
PP 21 2005 Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik
PP 28 2004 Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan
PP 19 2003 Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan
PP 72 1998 Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan mencabut:
1. Pharmaceutissche Stoffen Keurings Verordening (Staatsblad Tahun 1938 Nomor 172);
2. Verpakkings Verordening Pharmaceutissche Stoffen Nomor 1 (Staatsblad Tahun 1938 Nomor 173);
3. Verpakkings Verordening Kinine (Staatsblad Tahun 1939 Nomor 210);
PP 40 1991 Penanggulangan Wabah Penyakit Menular
PP 18 1980 Transfusi Darah

Klik daftar regulasi yang ingin didownload/diunggah yang bersumber dari situs resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan (Dirjen Binfar dan Alkes).

Aturan dibawah ini diupdate pada 23 Januari 2017

  1. Undang-undang (UU),
  2. Peraturan Pemerintah (PP),
  3. Peraturan Presiden (Perpres),
  4. Keputusan Presiden (Keppres),
  5. Instruksi Presiden (Inpres),
  6. Peraturan Menteri Kesehatan (PMK/Permenkes),
  7. Keputusan Menteri Kesehatan (Kepmenkes).
  8. Surat Edaran (SE)

Peraturan Presiden (Perpres),

Jenis
Nomor
Tahun
Tentang
Status
Unduh
Perpres 35 2015 Kementerian Kesehatan mencabut semua ketentuan mengenai Kementerian Kesehatan dalam Perpres No 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara
Perpres 111 2013 Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan
Perpres 12 2013 Jaminan Kesehatan diubah dengan Perpres No. 111 Tahun 2013
Perpres 72 2012 Sistem Kesehatan Nasional

Klik daftar regulasi yang ingin didownload/diunggah yang bersumber dari situs resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan (Dirjen Binfar dan Alkes).

Aturan dibawah ini diupdate pada 23 Januari 2017

  1. Undang-undang (UU),
  2. Peraturan Pemerintah (PP),
  3. Peraturan Presiden (Perpres),
  4. Keputusan Presiden (Keppres),
  5. Instruksi Presiden (Inpres),
  6. Peraturan Menteri Kesehatan (PMK/Permenkes),
  7. Keputusan Menteri Kesehatan (Kepmenkes).
  8. Surat Edaran (SE)

Keputusan Presiden (Kepres),

Jenis
Nomor
Tahun
Tentang
Status
Unduh
Keppres 6 2007 Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Paten Obat Anti Retroviral
Keppres 83 2004 Pelaksanaan Paten Obat Anti Retroviral diubah dengan Keppres No. 6 Tahun 2007

Baca :  Standar Kegiatan Usaha Toko Obat sesuai Permenkes No 14 Tahun 2021

Klik daftar regulasi yang ingin didownload/diunggah yang bersumber dari situs resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan (Dirjen Binfar dan Alkes).

Aturan dibawah ini diupdate pada 23 Januari 2017

  1. Undang-undang (UU),
  2. Peraturan Pemerintah (PP),
  3. Peraturan Presiden (Perpres),
  4. Keputusan Presiden (Keppres),
  5. Instruksi Presiden (Inpres),
  6. Peraturan Menteri Kesehatan (PMK/Permenkes),
  7. Keputusan Menteri Kesehatan (Kepmenkes).
  8. Surat Edaran (SE)

Instruksi Presiden (Inpres),

Jenis
Nomor
Tahun
Tentang
Status
Unduh
Inpres 3 2002 Penanggulangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif lainnya
Inpres 3 2002 Penanggulangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif lainnya

Klik daftar regulasi yang ingin didownload/diunggah yang bersumber dari situs resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan (Dirjen Binfar dan Alkes).

Aturan dibawah ini diupdate pada 23 Januari 2017

  1. Undang-undang (UU),
  2. Peraturan Pemerintah (PP),
  3. Peraturan Presiden (Perpres),
  4. Keputusan Presiden (Keppres),
  5. Instruksi Presiden (Inpres),
  6. Peraturan Menteri Kesehatan (PMK/Permenkes),
  7. Keputusan Menteri Kesehatan (Kepmenkes).
  8. Surat Edaran (SE)

Peraturan Menteri Kesehatan (PMK/Permenkes),

Jenis
Nomor
Tahun
Tentang
Status
Unduh
Permenkes 3 2017 Perubahan Penggolongan Psikotropika Mencabut Permenkes Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Penggolongan Psikotropika
Permenkes 2 2017 Perubahan Penggolongan Narkotika Mencabut Permenkes Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika
Permenkes 73 2016 Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek Mencabut Permenkes Nomor 35 Tahun 2014 & Permenkes Nomor 35 Tahun 2016
Permenkes 72 2016 Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit Mencabut Permenkes Nomor 58 Tahun 2014 & Permenkes Nomor 34 Tahun 2016
Permenkes 35 2016 Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek
Permenkes 31 2016 Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/Menkes/Per/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian
Jenis
Nomor
Tahun
Tentang
Status
Unduh
Permenkes 14 2016 Rekomendasi untuk mendapatkan Persetujuan Impor Barang Komplementer, Barang untuk keperluan Tes Pasar, dan Pelayanan Purna Jual
Permenkes 2 2016 Penyelenggaraan Uji Mutu Obat Pada Instalasi Farmasi Pemerintah
Permenkes 98 2015 Pemberian Informasi Harga Eceran Tertinggi Obat Mencabut Kepmenkes 069/Menkes/SK/II/2006
Permenkes 66 2015 Gerai Djamoe Terdaftar dan Etalase Djamoe
Permenkes 64 2015 Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan Mencabut:
1. Permenkes 1144/Menkes/Per/VIII/2010
2. Permenkes 35 Tahun 2013
Permenkes 63 2015 Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2013 tentang Pencantuman Informasi Kandungan Gula, Garam, dan Lemak serta Pesan Kesehatan untuk Pangan Olahan dan Pangan Siap Saji
Permenkes 54 2015 Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan
Permenkes 50 2015 Petunjuk Teknis Pelaksanaan Wajib Lapor dan Rehabilitasi Medis Bagi Pecandu, Penyalahguna, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Mencabut:
1. Permenkes No. 37 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika
2. Permenkes No. 80 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Rehabilitasi Medis Bagi Pecandu, Penyalahguna, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Yang Sedang Dalam Proses Penyidikan, Penuntutan, dan Persidangan Atau Telah Mendapatkan Penetapan/Putusan Pengadilan
Permenkes 45 2015 Izin dan Penyelenggaraan Praktik Elektromedis
Permenkes 21 2015 Standar Kapsul Vitamin A Bagi Bayi, Anak Balita, dan Ibu Nifas
Permenkes 14 2015 Standar Kompetensi Manajerial Jabatan Fungsional Apoteker
Permenkes 9 2015 Perubahan Penggolongan Psikotropika
Permenkes 3 2015 Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan, dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi Mencabut:
1. Permenkes No. 28/Menkes/Per/I/1978 tentang Penyimpanan Narkotika;
2. Permenkes No. 688/Menkes/Per/VII/1997 tentang Peredaran Psikotropika; dan
3. Permenkes No. 912/Menkes/Per/VIII/1997 tentang Kebutuhan Tahunan dan Pelaporan Psikotropika
Permenkes 93 2014 Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Kesehatan di Badan Koordinasi Penanaman Modal
Permenkes 75 2014 Pusat Kesehatan Masyarakat
Permenkes 70 2014 Perusahaan Rumah Tangga Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga
Permenkes 63 2014 Pengadaan Obat Berdasarkan Katalog Elektronik (e-catalogue)
Permenkes 58 2014 Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit 1. diubah dengan Permenkes Nomor 34 Tahun 2016
2. mencabut Kepmenkes No. 1197/Menkes/SK/X/2004 tentang Standar Pelayanan Farmasi di Rumah Sakit
Permenkes 51 2014 Pemasukan Alat Kesehatan melalui Mekanisme Jalur Khusus (Special Access Scheme) mencabut Kepmenkes No. 1379A/Menkes/SK/XI/2002 tentang Pengelolaan dan
Penggunaan Obat, Alat dan Makanan Kesehatan Khusus
Permenkes 35 2014 Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek 1. diubah dengan Permenkes Nomor 35 Tahun 2016
2. mencabut Kepmenkes No. 1027/Menkes/SK/IX/2004 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek
Permenkes 30 2014 Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas diubah dengan Permenkes Nomor 36 Tahun 2016
Permenkes 28 2014 Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional
Permenkes 19 2014 Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada Faskes Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah
Permenkes 9 2014 Klinik
Permenkes 4 2014 Cara Distribusi Alat Kesehatan Yang Baik
Permenkes 1 2014 Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Kesehatan
Permenkes 88 2013 Rencana Induk Pengembangan Bahan Baku Obat Tradisional
Permenkes 87 2013 Peta Jalan Pengembangan Bahan Baku Obat
Permenkes 86 2013 Peta Jalan Pengembangan Industri Alat Kesehatan
Permenkes 84 2013 Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2014
Permenkes 76 2013 Iklan Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga
Permenkes 69 2013 Standar Tarif Pelayanan Kesehatan bagi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan
Permenkes 63 2013 Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1175/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Izin Produksi Kosmetika
Permenkes 58 2013 Sertifikat Vaksinasi Internasional
Permenkes 57 2013 Program Terapi Rumatan Metadon
Permenkes 48 2013 Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Obat dengan prosedur E- Purchasing berdasarkan E-Catalogue
Permenkes 39 2013 Susu Formula Bayi dan Produk Bayi Lainnya
Permenkes 37 2013 Tata Cara Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika dicabut oleh Permenkes 50 Tahun 2015
Permenkes 35 2013 Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/PER/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan dicabut oleh Permenkes 64 Tahun 2015
Permenkes 28 2013 Pencantuman Peringatan Kesehatan dan Informasi Kesehatan pada Kemasan Produk Tembakau
Permenkes 16 2013 Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1799/MENKES/PER/XII/2010 tentang Industri Farmasi
Permenkes 13 2013 Pedoman Manajemen Terpadu Pengendalian Tuberkolosis Resistan Obat
Permenkes 10 2013 Impor dan Ekspor Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi
Permenkes 46 2012 Petunjuk Teknis Pelaksanaan Rehabilitasi Medis bagi Pecandu, Penyalahguna, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang Dalam Proses atau yang Telah Diputus oleh Pengadilan
Permenkes 034 2012 Batas Maksimum Melamin Dalam Pangan
Permenkes 033 2012 Bahan Tambahan Pangan
Permenkes 012 2012 Akreditasi Rumah Sakit
Permenkes 007 2012 Registrasi Obat Tradisional
Permenkes 006 2012 Industri dan Usaha Obat Tradisional
Permenkes 2415/MENKES/PER/XII/2011 2011 Rehabilitasi Medis Pecandu, Penyalahguna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika
Permenkes 2406/MENKES/PER/XII/2011 2011 Pedoman Umum Penggunaan Antibiotik
Permenkes 1148/MENKES/PER/VI/2011 2011 Pedagang Besar Farmasi
Permenkes 1031/MENKES/PER/V/2011 2011 Batas Maksimum Cemaran Radioaktif dalam Pangan
Permenkes 889/MENKES/PER/V/2011 2011 Registrasi, Izin Praktek dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian
Permenkes 1799/MENKES/PER/XII/2010 2010 Industri Farmasi diubah dengan Permenkes Nomor 16 Tahun 2013
Permenkes 1191/MENKES/PER/VIII/2010 2010 Penyaluran Alat Kesehatan
Permenkes 1190/MENKES/PER/VIII/2010 2010 Izin Edar Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga
Permenkes 1189/MENKES/PER/VIII/2010 2010 Produksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga
Permenkes 1176/MENKES/PER/VIII/2010 2010 Notifikasi Kosmetika
Permenkes 1175/MENKES/PER/VIII/2010 2010 Izin Produksi Kosmetika diubah dengan Permenkes Nomor 63 Tahun 2013
Permenkes 1144/MENKES/PER/VIII/2010 2010 Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan 1. diubah dengan Permenkes Nomor 35 Tahun 2013
2. dicabut oleh Permenkes 64 Tahun 2015
Permenkes HK.02.02/MENKES/068/I/2010 2010 Kewajiban Menggunakan Obat Generik Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemerintah
Permenkes 003/MENKES/PER/I/2010 2010 Saintifikasi Jamu Dalam Penelitian Berbasis Pelayanan Kesehatan
Permenkes 701/MENKES/PER/VIII/2009 2009 Pangan Iradiasi
Permenkes 377/MENKES/PER/V/2009 2009 Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Apoteker Dan Angka Kreditnya
Permenkes 376/MENKES/PER/V/2009 2009 Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Asisten Apoteker Dan Angka Kreditnya
Permenkes 1120/Menkes/PER/XII/2008 2008 Perubahan Atas Permenkes Nomor 1010/MENKES/PER/XI/2008 tentang Registrasi Obat
Permenkes 1010/MENKES/PER/XI/2008 2008 Registrasi Obat diubah dengan Permenkes Nomor 1120/Menkes/PER/XII/2008
Permenkes 284/MENKES/PER/III/2007 2007 Apotek Rakyat
Permenkes 524/MENKES/PER/IV/2005 2005 Perubahan atas Permenkes Nomor 988/MENKES/SK/VIII/2004 tentang Pencantuman Nama Generik Pada Label Obat
Permenkes 168/Menkes/Per/II/2005 2005 Prekursor Farmasi
Permenkes 988/MENKES/SK/VIII/2004 2004 Pencantuman Nama Generik Pada Label Obat diubah dengan Permenkes Nomor 524/MENKES/PER/IV/2005

Baca :  PMK No 3 Th 2021, Perubahan Penggolongan, Pembatasan, dan Kategori Obat

Klik daftar regulasi yang ingin didownload/diunggah yang bersumber dari situs resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan (Dirjen Binfar dan Alkes).

Aturan dibawah ini diupdate pada 23 Januari 2017

  1. Undang-undang (UU),
  2. Peraturan Pemerintah (PP),
  3. Peraturan Presiden (Perpres),
  4. Keputusan Presiden (Keppres),
  5. Instruksi Presiden (Inpres),
  6. Peraturan Menteri Kesehatan (PMK/Permenkes),
  7. Keputusan Menteri Kesehatan (Kepmenkes).
  8. Surat Edaran (SE)

Keputusan Menteri Kesehatan (Kepmenkes).

Jenis
Nomor
Tahun
Tentang
Status
Unduh
Kepmenkes HK.02.02/MENKES/636/2016 2016 Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/Menkes/523/2015 tentang Formularium Nasional
Kepmenkes HK.02.02/MENKES/544/2016 2016 Panitia Penyusun Suplemen II Farmakope Indonesia Edisi V
Kepmenkes HK.02.02/MENKES/353/2016 2016 Tim Penyusun Formularium Obat dan Perbekalan Kesehatan Pada Pelayanan Kesehatan Haji Tahun 2016 mencabut Kepmenkes HK.02.02/Menkes/292/2014
Jenis
Nomor
Tahun
Tentang
Status
Unduh
Kepmenkes HK.02.02/MENKES/137/2016 2016 Perubahan Atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/Menkes/523/2015 tentang Formularium Nasional
Kepmenkes HK.02.02/MENKES/525/2015 2015 Harga Eceran Tertinggi Obat Generik mencabut Kepmenkes 436/Menkes/SK/XI/2013
Kepmenkes HK.02.02/MENKES/524/2015 2015 Pedoman Penyusunan dan Penerapan Formularium Nasional
Kepmenkes HK.02.02/MENKES/523/2015 2015 Formularium Nasional mencabut Kepmenkes 328/MENKES/SK/IX/2013
diubah HK.02.02/MENKES/137/2016
Kepmenkes HK.02.02/MENKES/372/2015 2015 Harga Dasar Obat Program Rujuk Balik, Penyakit Kronis dan Sitostatika mencabut Kepmenkes KF.03.01/Menkes/312/2014
Kepmenkes HK.02.02/MENKES/363/2015 2015 Perubahan Kedua Kepmenkes 328/Menkes/SK/IX/2013 tentang Formularium
Nasional		 dicabut oleh Kepmenkes HK.02.02/MENKES/523/2015
Kepmenkes HK.02.02/MENKES/141/2015 2015 Komite Nasional Penyusunan Daftar Obat Esensial Nasional mencabut Kepmenkes 184/Menkes/SK/V/2013
Kepmenkes HK.02.02/MENKES/118/2015 2015 Izin Memperoleh, Menanam, Menyimpan, dan Menggunakan Tanaman Papaver, Ganja dan Koka mencabut Kepmenkes 132/MENKES/SK/III/2012
Kepmenkes HK.02.02/MENKES/492/2014 2014 Formularium Obat dan Perbekalan Kesehatan Pada Pelayanan Kesehatan Haji
Kepmenkes HK.02.02/MENKES/413/2014 2014 Tata Cara Pelaksanaan Sumpah/Janji Apoteker
Kepmenkes KF.03.01/MENKES/312/2014 2014 Harga Dasar Obat Program Rujuk Balik dicabut oleh Kepmenkes HK.02.02/MENKES/372/2015
Kepmenkes HK.02.02/MENKES/223/2014 2014 Harga Obat Sitostatika
Kepmenkes 159/MENKES/SK/V/2014 2014 Perubahan Atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 328/Menkes/SK/IX/2013 tentang Formularium Nasional dicabut oleh Kepmenkes HK.02.02/MENKES/523/2015
Kepmenkes 118/MENKES/SK/IV/2014 2014 Kompendium Alat Kesehatan
Kepmenkes 474/MENKES/SK/XII/2013 2013 Pelimpahan Wewenang Penetapan Pejabat yang Diberi Wewenang dan Tanggung Jawab untuk atas nama Menteri Kesehatan selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Kesehatan yang Dilaksanakan di Tingkat Provinsi Tahun Anggaran 2014
Kepmenkes 473/MENKES/SK/XII/2013 2013 Pelimpahan Wewenang Penetapan Pejabat yang Diberi Wewenang dan Tanggung Jawab untuk atas nama Menteri Kesehatan selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Kesehatan yang Dilaksanakan di Tingkat Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2014
Kepmenkes 472/MENKES/SK/XII/2013 2013 Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran dengan Keputusan Menteri di Lingkungan Kementerian Kesehatan
Kepmenkes 436/MENKES/SK/XI/2013 2013 Harga Eceran Tertinggi Obat Generik dicabut oleh Kepmenkes HK.02.02/MENKES/525/2015
Kepmenkes 328/MENKES/SK/VIII/2013 2013 Formularium Nasional dicabut oleh Kepmenkes HK.02.02/MENKES/523/2015
Kepmenkes 312/MENKES/SK/IX/2013 2013 Daftar Obat Esensial Nasional 2013
Kepmenkes 296/MENKES/SK/VIII/2013 2013 Komisi Nasional Saintifikasi Jamu
Kepmenkes 255/MENKES/SK/VII/2013 2013 Tim Penyusun Suplemen III Farmakope Herbal Indonesia Edisi I
Kepmenkes 247/MENKES/SK/VII/2013 2013 Pencabutan Atas Keputusan Menteri Nomor 094/Menkes /SK/II/2012 tentang Harga Obat Untuk Pengadaan Pemerintah Tahun 2012
Kepmenkes 228/MENKES/SK/VI/2013 2013 Komisi Nasional Penyusunan Formularium Nasional 2013
Kepmenkes 112/MENKES/SK/III/2013 2013 Harga Vaksin dan Serum Program Imunisasi 2013
Kepmenkes 109/MENKES/SK/III/2013 2013 Paten Obat Antiviral dan Antiretroviral
Kepmenkes 89/MENKES/SK/II/2013 2013 Formularium Program Jaminan Kesehatan Masyarakat
Kepmenkes 132/MENKES/SK/III/2012 2012 Izin Memperoleh, Menanam, Menyimpan dan Menggunakan Tanaman Papaver, Ganja dan Koka dicabut dengan Kepmenkes HK.02.02/MENKES/118/2015
Kepmenkes 094/MENKES/SK/II/2012 2012 Harga Obat Untuk Pengadaan Pemerintah Tahun 2012 dicabut dengan Kepmenkes 247/MENKES/SK/VII/2013
Kepmenkes 092/MENKES/SK/II/2012 2012 Harga Eceran Tertinggi Obat Generik Tahun 2012
Kepmenkes 006/MENKES/SK/I/2012 2012 Pemberlakuan Suplemen III Farmakope Indonesia Edisi IV
Kepmenkes 059/MENKES/SK/I/2011 2011 Pedoman Pengelolaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Pada Penanggulangan Bencana
Kepmenkes 1177/MENKES/SK/VIII/2010 2010 Harga Perbekalan Kesehatan Dan Obat Gigi 2010
Kepmenkes 316/MENKES/SK/III/2010 2010 Harga Vaksin Program Imunisasi Tahun 2010
Kepmenkes HK.03.01/MENKES/159/I/2010 2010 Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penggunaan Obat Generik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemerintah
Kepmenkes 1196/Menkes/SK/XII/2009 2009 Pedoman Penyelenggaraan Balai Pengobatan Haji Indonesia Di Arab Saudi
Kepmenkes 857/Menkes/SK/IX/2009 2009 Penilaian Kinerja Sumber Daya Manusia Kesehatan di Puskesmas
Kepmenkes 830/Menkes/SK/IX/2009 2009 Pedoman Pelaksanaan Penyediaan Obat Dan Vaksin
Kepmenkes 1157/Menkes/SK/XII/2008 2008 Daftar Alat Kesehatan yang Berfungsi sebagai Obat
Kepmenkes 573/MENKES/SK/VI/2008 2008 Standar Profesi Asisten Apoteker
Kepmenkes 302/MENKES/SK/III/2008 2008 Harga Obat Generik
Kepmenkes 296/MENKES/SK/III/2008 2008 Pengobatan Dasar Puskesmas
Kepmenkes 1146/Menkes/SK/X/2007 2007 Pedoman Harga Vaksin Program Imunisasi Tahun 2008
Kepmenkes 044/MENKES/SK/I/2007 2007 Pedoman Pengobatan Malaria
Kepmenkes 189/MENKES/SK/III/2006 2006 Kebijakan Obat Nasional
Kepmenkes 1197/MENKES/SK/X/2004 2004 Standar Pelayanan Farmasi di Rumah Sakit dicabut dengan Permenkes Nomor 58 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit
Kepmenkes 1027/MENKES/SK/IX/2004 2004 Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek dicabut dengan Permenkes Nomor 35 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek

Baca :  Buku Saku Suplemen Vitamin C untuk Memelihara Kesehatan Daya Tahan Tubuh dalam Menghadapi COVID-19

Klik daftar regulasi yang ingin didownload/diunggah yang bersumber dari situs resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan (Dirjen Binfar dan Alkes).

Aturan dibawah ini diupdate pada 23 Januari 2017

  1. Undang-undang (UU),
  2. Peraturan Pemerintah (PP),
  3. Peraturan Presiden (Perpres),
  4. Keputusan Presiden (Keppres),
  5. Instruksi Presiden (Inpres),
  6. Peraturan Menteri Kesehatan (PMK/Permenkes),
  7. Keputusan Menteri Kesehatan (Kepmenkes).
  8. Surat Edaran (SE)
Jenis
Nomor
Tahun
Tentang
Status
Unduh
SE HK.02.02/MENKES/24/2017 2017 Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/Menkes/Per/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian
SE HK.03.03/MENKES/704/2016 2016 Apotek Rakyat
SE KF/MENKES/167/III/2014 2014 Pengadaan Obat Berdasarkan Katalog Elektronik (E-Catalogue)
SE HK/MENKES/32/1/2014 2014 Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan bagi Peserta BPJS Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan
SE HK/MENKES/31/1/2014 2014 Pelaksanaan Standar Tarif Pelayanan Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan
Tags: PermenkesPMKRegulasi Kefarmasian
Nasrul Wathoni: Nasrul Wathoni, Ph.D., Apt. Pada tahun 2004 lulus sebagai Sarjana Farmasi dari Universitas Padjadjaran. Gelar profesi apoteker didapat dari Universitas Padjadjaran dan Master Farmasetika dari Institut Teknologi Bandung. Gelar Ph.D. di bidang Farmasetika diperoleh dari Kumamoto University pada tahun 2017. Saat ini bekerja sebagai dosen dan peneliti di Departemen Farmasetika, Farmasi Unpad.
Related Post
  1. Susunan Konsil Kesehatan Indonesia 2024-2028

    GudangIlmuFarmasi - Berikut adalah susunan pengurus konsil kesehatan indonesia masa bakti 2024-2028 sesuai amanat Undang-Undang Republik…

  2. Perubahan Registrasi dan Perizinan Tenaga Medis dan Kesehatan Pasca Terbitnya UU Kesehatan No. 17 Tahun 2023

    GudangIlmuFarmasi - Baru-baru ini, Menteri Kesehatan Republik Indonesia menerbitkan Surat Edaran Nomor HK.02.01/MENKES/1911/2023 mengenai registrasi…

  3. Download e-Book Suplemen 3 Farmakope Indonesia Edisi VI

    GudangIlmuFarmasi - Kementerian Kesehatan mengeluarkan Suplemen 3 Farmakope Indonesia Edisi VI pada 26 Agustus 2024.…

Berlangganan Artikel via Email

Join 29.9K other subscribers