GudangIlmuFarmasi – Pembuatan buku saku online kumpulan peraturan perundang-undangan terkait keamanan pangan dibuat dengan tujuan memudahkan para pengguna khususnya dalam mencari peraturan perundang-undangan terkait keamanan pangan.
Peraturan perundang-undangan yang ada di buku saku online ini meliputi instruksi atau keputusan presiden, undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan atau keputusan Menteri, peraturan Badan POM atau Kepala Badan POM dan peraturan Gubernur DKI Jakarta.
Peraturan-peraturan yang terdapat pada buku tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini :
No/Tahun | Peraturan |
2018 | |
1. | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2018 Tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah |
2. | Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 7 Tahun 2018 tentang Bahan Baku yang Dilarang dalam Pangan Olahan |
3. | Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Batas Maksimum Cemaran Kimia dalam Pangan Olahan |
4. | Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan POM |
5. | Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga |
6. | Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengawasan Pangan Industri Rumah Tangga |
7. | Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 31 tentang Label Pangan Olahan |
8. | Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2018 tentang Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah |
2017 | |
9. | Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan |
10. | Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi |
11. | Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat |
12. | Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan |
13. | Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Pangan Olahan |
14. | Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 113 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Keamanan Pangan Terpadu |
2016 | |
15. | Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2016 tentang Standar Produk Suplementasi Gizi |
2015 | |
16. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi |
17. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa |
18. | Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Cara Ritel Pangan yang Baik di Pasar Tradisional |
19. | Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 24 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengembangan Desa Pangan Aman |
2014 | |
20. | Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa |
2013 | |
21. | Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2013 tentang Pencantuman Informasi Kandungan Gula, Garam, dan Lemak serta Pesan Kesehatan untuk Pangan Olahan dan Pangan Siap Saji |
22. | Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2013 tentang Pengawasan Pangan Iradiasi |
23. | Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2013 tentang Pengawasan Pemasukan Bahan Obat, Bahan Obat Tradisional, Bahan Suplemen Kesehatan, dan Bahan Pangan ke Dalam Wilayah Indonesia |
2012 | |
24. | Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan |
25. | Peraturan Menteri Kesehatan Repulik Indonesia Nomor 033 Tahun 2012 tentang Bahan Tambahan Pangan |
26. | Peraturan Kepala Badan POM RI Nomor HK03.1.23.04.12.2206 Tahun 2012 tentang Cara Produksi Pangan yang Baik untuk Industri Rumah Tangga |
27. | Peraturan Kepala Badan POM RI Nomor HK03.1.23.04.12.2207 Tahun 2012 tentang Cara Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan Industri Rumah Tangga |
2011 | |
28. | Peratutan Menteri Kesehatan Nomor 2409/MENKES/PER/XII/2011 tentang Standar Bubuk Tabur Gizi |
2009 | |
29. | Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan |
30. | Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 701/MENKES/PER/VII/2009 tentang Pangan Iradiasi |
31. | Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2009 tentang Pemberian Bantuan Pengembangan Sekolah Sehat |
2007 | |
32. | Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern |
2004 | |
33. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan |
2003 | |
34. | Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 942/MENKES/SK/VII/2003 tentang Pedoman Persyaratan Hygine Sanitasi Makanan Jajanan |
1999 | |
35. | Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen |
36. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan |
Berikut adalah buku saku Peraturan Perundang-Undangan terkait Keamanan Pangan :
Saran dari pembuatan buku ini adalah Pemerintah Indonesia sebaiknya melakukan perubahan terhadap peraturan-peraturan yang mencangkup pengawasan obat dan makanan terhadap perkembangan yang semakin pesat serta adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur dengan jelas terhadap kegiatan prioritas nasional yang dicanangkan oleh Badan POM dengan melibatkan beberapa lintas sektor terkait agar kegiatan tersebut dapat berjalan secara sinergis dan sesuai dengan tujuan masing-masing kegiatan tersebut.
Penulis : Anisahtul Alawiyah, Mahasiswa Program Profesi Apoteker, Fakultas Farmasi, Universitas Padjadjaran